SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Tanah Jawara ini. Sebab, dewan melihat masih adanya ketimpangan antara Banten Selatan dan Utara.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nizar mengatakan,prioritas utama DPRD Banten dalam anggaran 2025 yakni pada pemerataan pembangunan daerah di Provinsi Banten. Saat ini, pihaknya masih membahas RAPBD 2025.
Ia menjelaskan, pembangunan daerah yang dirinya harap dalam RAPBD 2025 bukan hanya pada pembangunan fisik saja. Namun, juga pada pembangunan sumber daya manusianya.
Selain itu, Nizar mengatakan, pembangunan daerah juga harus selaras dengan program-program yang pemerintah pusat gulirkan.
“Tentu prioritas kita karena ketertinggalan pembangunan, yang perlu terus kita lakukan, maka sektor yang utama adalah itu (pembangunan, red). Pembangunan terkait dengan fisiknya, juga diimbangi terkait dengan pembangunan sumber daya manusianya,” katanya belum lama ini.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia itu harus ditopang dengan fasilitas dan akses belajar. Selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, Pemprov Banten juga harus melaksanakan program yang sejalan dengan Pemerintah Pusat.
“Bagaimana anak-anak kita yang belajar juga tidak boleh memikirkan kondisi ekonomi yang hari ini tidak bisa makan, terus kemudian susah untuk belajar, tidak punya fasilitas dan sebagainya. Nah itu yang menjadi prioritas kita ke depan,” terangnya.
Dirinya pun berharap jika program Pemprov Banten dapat menyinkronkan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat.
“Hari ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harus kita dorong sebagai aspirasi. Karena, apapun ceritanya, kami (DPRD, red) ini adalah mulutnya masyarakat. Sehingga kebutuhan terkait dengan perut, terus kemudian terkait dengan sekolah, terkait dengan akses kesehatan, semua bisa terpenuhi,” ucapnya.
Ia juga memaparkan, ke depan, pendapatan asli daerah akan lebih banyak disebarkan ke pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, dirinya juga mendesak agar Pemprov Banten bisa terus berinovasi dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah.
“Pendapatan anggaran daerah kita ini sharingnya sekarang kan lebih banyak ke kabupaten dan kota. Maka (Pemprov, red) harus mencari inovasi dalam mencari sumber APBD lainnya. Yang hari ini, kita berpaku kepada Tangerang Raya, yang PAD-nya paling besar adalah kendaraan bermotor. Padahal kita punya banyak pabrik dan industri, terus kemudian kita banyak potensi sumber daya alam, yang hari ini tidak menjadi bagian dari sumber APBD kita. Itu kan kita sayangkan,” paparnya.
Editor: Abdul Rozak
