TANGERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berhasil meraih peringkat kedua sebagai Badan Publik Informatif dan Desk PPID Terbaik dalam penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2024.
Penganugerahan tersebut dilaksanakan di ruang Pendopo Gubernur Provinsi Banten, Selasa 10 Desember 2024.
RelatedPosts
Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Zulpikar mengatakan, penganugerahan yang dilakukan merupakan hasil dari Monitoring dan Evaluasi (monev) yang dilakukan dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Jadi, ada 98 badan publik yang mengikuti Monev keterbukaan informasi tahun ini,” ujarnya.
Dikatakan Zulpikar, untuk penganugerahan ini terdapat beberapa kategori, yang di mana kategori peserta mencakup organisasi perangkat daerah (OPD), Biro Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, Lembaga Non Struktural (LNS) atau Vertikal serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ungkapnya.
“Untuk itu, selamat kepada raihan yang diperoleh pada hari ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Rudi Lesmana mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut.
Dimana, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memastikan keterbukaan informasi menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik.
“Alhamdulillah, pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Sebab, keterbukaan informasi adalah wujud komitmen kami dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” terangnya.
Kata Rudi, pencapaian ini tidak lepas dari upaya Diskominfo dalam mengoptimalkan layanan informasi, baik melalui platform digital maupun berbagai program sosialisasi yang melibatkan masyarakat.
Dirinya juga mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menciptakan inovasi dalam pengelolaan informasi publik, mulai dari penguatan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi hingga penyelenggaraan pelatihan bagi perangkat daerah agar semakin tanggap dalam melayani kebutuhan informasi warga.
“Kami percaya, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Dirinya berharap, supaya setiap badan publik semakin termotivasi untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih baik dan berkualitas.
“Dengan keterbukaan informasi yang lebih baik, merupakan kunci menuju pelayanan publik yang prima,” tutupnya.
Reporter: Mulyadi
Editor: Agung S Pambudi
