PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sejumlah pegawai honorer teknis THK-2 di Kabupaten Pandeglang mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, meski memiliki nilai tinggi. Salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya mengaku sudah mengabdi sejak 2005 dan terdaftar di database THK-2 Pemkab Pandeglang, namun tetap tidak lulus.
“Sangat kecewa, nilai saya tinggi, sudah masuk database, tapi tetap enggak lulus. Padahal pemerintah pusat bilang honorer akan diangkat jadi PPPK tahun 2024, nyatanya tidak seperti itu,” keluhnya pada Selasa, 31 Desember 2024.
Ia bercerita bahwa perjuangannya untuk mengikuti tes PPPK sangat besar, bahkan berangkat sejak subuh ke lokasi tes CAT di Serang, Banten, agar tidak terlambat. Namun, hasilnya jauh dari harapan. “Yang seperjuangan di Distamben semuanya lulus, hanya saya yang enggak masuk, padahal nilai saya tinggi,” tambahnya, dengan nada kecewa.
Ibu tiga anak ini merasa bahwa hasil tes tersebut tidak mencerminkan usaha dan nilai yang telah diraihnya, serta kekecewaannya terhadap proses seleksi yang dianggap tidak adil. Beberapa honorer bahkan mengungkapkan adanya dugaan kecurangan dalam ujian PPPK.
Kritik terhadap hasil seleksi PPPK juga datang dari berbagai pihak setelah postingan pengumuman di akun Instagram resmi BKPSDM Kabupaten Pandeglang. Banyak pegawai honorer yang meluapkan kekecewaannya di kolom komentar, salah satunya akun @pandeglang_photo_story yang menyoroti penggabungan formasi R2 dan R3 yang dinilai tidak adil.
“Efek penggabungan formasi R2-R3, jujur lebih baik pakai passing grade. Miris lihat yang lolos skor-nya 200-an, kasihan yang sudah usaha maksimal. Seharusnya formasi dibagi atau THK-2 langsung diangkat. Skema ini malah membuat talenta tersingkir,” tulis akun tersebut.
Selain itu, beberapa komentar juga menyinggung ketidaksesuaian implementasi aturan di lapangan dengan apa yang diamanatkan oleh UU. “Amanat UU 23 Tahun 2023 Pasal 66 tentang penataan, maksudnya adalah verifikasi dan validasi, tapi implementasinya malah berbeda,” tambahnya.
Sejumlah honorer berharap pemerintah serius memperhatikan mekanisme seleksi agar dapat menghasilkan PPPK yang berkualitas dan sesuai dengan harapan.
Editor : Merwanda
