PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Tingginya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang mengerek pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah yang mencapai 9,18 persen.
Seolah menjadi paket kombo, pengangguran dan kemiskinan di Pandeglang tampak saling melengkapi. Alih-alih menjadi alarm bagi pemerintah, kondisi ini justru seperti rutinitas tahunan yang sudah dianggap biasa.
RelatedPosts
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Sutoto, menyebut Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten dibandingkan daerah lain. Hal ini disebabkan karena tingginya angka pengangguran terbuka.
“Diakibatkan pengangguran terbuka yang masih 9,05 persen, maka pengaruhnya secara langsung terhadap angka kemiskinan,” kata Sutoto, Selasa 7 Januari 2025.
Sutoto menjelaskan, dampak pengangguran terbuka memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga meningkatkan angka kemiskinan.
Untuk itu, pemerintah daerah terus melakukan validasi dan verifikasi data untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
Salah satu upaya Pemkab Pandeglang untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan melanjutkan program bantuan sosial (bansos) berbasis rumah tangga atau individu.
“Program pusat yang sudah dilakukan melalui bansos untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat kategori rumah tangga miskin akan terus kami lanjutkan,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam menekan angka kemiskinan di Pandeglang bukan hanya soal anggaran atau kebijakan, tetapi justru soal kenyamanan. Warga yang sudah terbiasa menerima bantuan sosial (bansos) tampaknya enggan keluar dari zona nyaman tersebut.
“Jadi warga masyarakat atau rumah tangga penerima bantuan sosial, umum-nya mereka ketika menerima bansos dipandang nyaman tidak mau di graduasi atau dinyatakan keluar dari penerimaan program tersebut,” ujarnya.
Seolah-olah bantuan sosial ini menjadi kursi empuk yang sulit dilepaskan, bahkan meskipun itu justru menghambat langkah mereka menuju kemandirian ekonomi. Masyarakat sepertinya lebih memilih bertahan di zona nyaman ini, meski itu berarti tetap terjebak dalam kemiskinan.
Ia menjelaskan, Pemkab Pandeglang berencana mendorong strategi dan arah kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menekan angka kemiskinan tersebut.
“Faktor utama penyebab kemiskinan adalah masalah ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan. Maka, dalam strategi ini, kami memasukkan pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya bagi usia produktif,” jelasnya.
Program ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di Pandeglang.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data BPS Provinsi Banten tentang tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Banten, pada Maret 2024 Kabupaten Serang dengan presentase penduduk miskin sebesar 4,51 persen berada di peringkat 3 terendah dari 8 kabupaten/kota se-provinsi banten setelah kota Tangerang Selatan 2,36 persen dan kota Cilegon 3,75 persen. Sementara itu kabupaten yang memiliki presentase penduduk paling miskin tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang dikisaran 9,18 persen.
Editor: Bayu Mulyana
