SERANG, RADARBANTEN.CO – Kebijakan efisiensi anggaran yang kembali dilakukan sejumlah pemerintah daerah di Banten mendapat perhatian dari kalangan legislatif.
Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Gembong R Sumedi, menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang sedang terjadi.
Menurut Gembong, situasi global, termasuk konflik di Timur Tengah, memberi dampak terhadap kondisi perekonomian yang kemudian berimbas pada keuangan daerah.
Ia menyebut, pemerintah daerah akhirnya harus melakukan efisiensi agar program prioritas pembangunan tetap berjalan.
“Hal ini akhirnya memaksa pemprov harus melakukan efisiensi anggaran, agar kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas gubernur dan wagub Banten tetap bisa tercapai,” ujar Gembong, Jumat 22 Mei 2026.
Selain faktor global, Gembong juga menilai berkurangnya pendapatan daerah menjadi salah satu alasan efisiensi dilakukan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer dibandingkan membayar pajak daerah.
Tak hanya itu, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik juga disebut berdampak terhadap penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Ditambah lagi keberadaan mobil listrik yang menggerus pemasukan pendapatan daerah,” katanya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan pemerintah untuk tinggal diam. Pemerintah, kata dia, harus segera mengambil langkah konkret guna memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, ketika masyarakat merasakan stabilitas ekonomi, maka penerimaan pajak daerah juga akan ikut membaik.
“Jika masyarakat merasakan keamanan dalam stabilitas ekonomi, tentu akan berdampak positif dalam penerimaan pajak daerah,” tegasnya.
Editor: Abdul Rozak
