CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Masalah literasi di Indonesia, termasuk di Kota Cilegon, terus terabaikan tanpa perhatian serius dari pemerintah. Program literasi dan perpustakaan yang seharusnya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, justru terhambat oleh anggaran yang sangat minim dalam APBN, termasuk di tingkat daerah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Cilegon, Ismatullah, dalam wawancara bersama Radar Banten pada Rabu (4/2). Ismatullah menyoroti bahwa literasi tidak pernah menjadi program unggulan bagi siapa pun pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah.
RelatedPosts
“Literasi ini memang tidak pernah menjadi program unggulan. Bahkan, seperti Presiden Prabowo yang cerdas pun saya tidak melihat ada program yang berkaitan dengan literasi, begitu juga Robinsar hari ini,” ujar Ismatullah.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), literasi, khususnya perpustakaan, mendapatkan porsi anggaran yang sangat kecil. Menurutnya, anggaran yang minim ini turut berdampak pada tingkat literasi di Kota Cilegon.
“Tentunya, jika di RPJMD itu porsi anggarannya kecil, saya wajarkan, karena di RPJMN juga persoalan literasi, khususnya perpustakaan, itu memiliki porsi anggaran yang paling kecil,” tambahnya.
Meskipun demikian, Kota Cilegon menunjukkan sedikit kemajuan dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Pada tahun 2024, IPLM Kota Cilegon tercatat di angka 12,5 dan diperkirakan meningkat menjadi 15,0 pada tahun 2025.
Editor : Merwanda
