TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Pers turut memberikan tanggapan terkait upaya pemerintah mengadakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Dewan Pers menghargai perhatian pemerintah ingin membangun 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.
Namun, Dewan Pers meminta agar seluruh proses hendaknya memakai skema standar sebagaimana layaknya masyarakat umum mengajukan rumah subsidi.
“Dewan Pers menghargai perhatian pemerintah yang memberikan bantuan subsidi perumahan kepada wartawan. Namun, semua prosesnya hendaknya memakai skema standar sebagaimana masyarakat yang butuh perumahan pada umumnya,” ujar ujar Nunik melalui siaran pers yang diterima, Kamis 17 April 2025.
Nunik menambahkan, Dewan Pers berpandangan untuk rencana tersebut mestinya ditempuh melalui mekanisme normal dalam pengadaan perumahan pada umumnya.
“Misalnya, dengan memberikan diskon yang terbaik dan kredit terjangkau terhadap warga, termasuk di dalamnya para wartawan,” ujarnya.
Menurutnya, jika para pihak memerlukan data wartawan, Dewan Pers hanya bisa mengeluarkan setelah adanya persetujuan dari organisasi wartawan atau organisasi media.
“Dewan Pers tidak akan ikut menyerahkan data 100 nama wartawan pertama yang akan menerima kunci perumahan. Dewan Pers mempersilakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menggunakan data sebatas yang tersedia di situsweb Dewan Pers,” jelasnya.
Nunik juga menegaskan, lebih tepat bila Kementerian PKP mengadakan kerja sama subsidi perumahan untuk wartawan dengan cara berhubungan langsung terhadap media-media yang ada.
“Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, maka fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut,” tandasnya.
Editor: Mastur Huda
