SERANG,RADARBANTEN.CO.ID–Gubernur Banten Andra Soni memberikan sambutan sekira 40 menit saat membuka kegiatan Musrenbang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 di gedung Pendopo Gubernur Banten, Rabu, 30 April 2025.
Dalam sambutannya itu, orang nomor satu di Provinsi Banten, beberapa kali menyindir kinerja Plh Sekda Banten Nana Supiana.
Pertama, ketika mikrofon yang digunakan Andra agak sedikit rusak, sehingga suara Andra tidak terdengar dengan jelas, seorang pegawai mengganti mikrofon itu dengan yang lain.
“Ini pro aktif, gak apa-apa. Dimana mas dinasnya? Asyik,” ujarnya sembari bercanda.
“Soalnya, Pak Sekda, sudah tahu ini (mikrofon-red) gak bunyi-bunyi, gak disamperin saya,” sindir Andra di hadapan para pejabat dan pegawai Pemprov Banten serta tamu undangan lainnya, termasuk dari Kemendagri.
Lantaran yang ada dibayangannya, sosok Sekda itu mampu memahami apa yang ada dalam pikiran Gubernur, kemudian diimplementasikan.
Selain itu, Andra juga mengaku saat ia ingin mengimplementasikan kebijakan, sudah seharusnya pejabat di Pemprov Banten yang membantunya, bisa memahami isi pikirannya. Sehingga tanpa diarahkan terlalu banyak, tapi bisa dipahami.
“Saya ingin bangun jalan desa sejahtera, regulasi tolong siapkan. Dan alhamdulillah sudah siap. Saya ingin sekolah gratis, bentuk pokjanya, supaya sekolah gratis itu sasarannya kan ke anak-anak yang tidak mampu. Data tunggal sosial ekonomi nasional tindaklanjuti, supaya nanti yang mendapatkan hak untuk sekolah gratis itu diutamakan kepada anak-anak yang berangkat dari keluarga miskin. Orang kaya yang namanya gratis, tetap mau. Kalau tidak disinkronkan. Itu tugas Sekda, ya Pak Sekda. Mensinkronkan semua, sehingga gak perlu kepala dinas dan yang lain-lain minta arahan dari saya. Itu bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Kata Andra Soni, dirinya tidak bisa bekerja sendirian. Maka ia tak akan buru-buru menentukan siapa yang jadi ini, siapa yang jadi itu.
“Saya mau lihat dulu. Di situlah kelihatan bagi saya. Apakah bapak-bapak punya agenda sendiri atau agendanya untuk kemajuan Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni,” ujarnya.
Selain itu, terkait dengan program pemutihan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor, ia juga meminta Plh Sekda mengkoordinasikan seluruh pemerintah kabupaten/kota.
“Agar pemerintah kabupaten/kota dilibatkan secara aktif karena ini menyangkut opsen pajak,” tandasnya.
Ia berharap program pemutihan itu diterjemahkan di tahun 2026, pada penyusunan RKPD 2026, anggaran yang ditargetkan lebih presisi berhitungnya.
“Karena saya yakin jumlah data kendaraan di Banten yang paling benar atau yang paling lengkap, milik siapa? Apakah Bapenda, Polantas, atau Jasa Raharja. Kita gak punya data. Sejak 2000 Banten berdiri, kita belum up grade sistem di Samsat. Kita harus masuk untuk memastikan bahwa uang rakyat itu aman. Maka pemutihan itu salah satunya untuk cleansing data. Maka saya mohon untuk dikoordinasikan juga,” ujar politikus Partai Gerindra.
Di sisi lain, ia juga meminta Sekda untuk membentuk Satgas atau sejenisnya terkait jabatan-jabatan yang diisi oleh Plt.
“Saya pikir gak perlu diomongin, juga sudah paham ya. Juga koordinasi dengan kepala daerah dan Sekda-sekda kabupaten/kota masalah opsen pajak,” tandasnya.
Ia juga minta Nana untuk membuat kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten.
“Pak Sekda ini ada BI, BI punya peran sebenarnya yang belum kita optimalkan. Yang tahu Cuma kalau mau Lebaran, tukar duit doang. Padahal lebih dari itu. Pak (memanggil Plh Sekda-red) bangun kerjasama dengan BI, terkait dengan digitalisasi keuangan, potensi investasi dan sebagainya,” lanjut Andra.
Selain itu, ia juga minta Plh Sekda yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten untuk menyelesaikan persoalan rekrutmen calon pegawai RSUD Cilogran dan Labuan.
“Cita-cita untuk memberikan keadilan bagi para pencari kerja, salah satunya adalah janji saya terkait pelaksanaan rekrutmen di RSUD Cilograng dan RSUD Labuan. Ribuan permohonan dari para tokoh, sahabat, saudara, kawan, atensi saya untuk bisa menitipkan saudara dan lain-lain. Saya sampaikan secara terbuka, saya ingin pelaksanaan rekrutmen yang adil dan memberikan kesempatan yang lebih kepada warga setempat dengan afirmasi,” tegasnya.
Namun, hari ini ia mengaku mendapatkan banyak keluhan ternyata prosesnya jauh dari kata sempurna. Ia mengungkapkan, masih ada warga yang bukan warga yang diprioritaskan justru muncul sebagai pelamar yang mendapatkan afirmasi.
“Saya hanya ingat dan saya percaya, setiap pelaksanaan, saya selalu tanya, apakah ini sudah sesuai? Sudah pak. Prinsip saya, yang saya bilang, saya nothing to loose. Saya niatnya tulus saja. Gak ada niat saya untuk masukin siapapun. Dan saya hanya ingin Banten itu maju dengan cara yang adil. Dan semua punya kesempatan maju. Maka saya tadi malam ya Pak Sekda ya, saya minta Pak Sekda untuk segera memberikan respon, dan itu tanggungjawab dari BKD, tanggungjawab dari Sekda, dan tentunya ujungnya adalah tanggungjawab Gubernur, sehingga kita harus berikan trust kepada masyarakat. Niatan saya jadi Gubernur, baru dua bulan jadi Gubernur. Niat kita bagaimana warga kita yang punya kemampuan dan kemudian dekat dengan rumah sakit dan punya kesempatan bekerja di sana, supaya tidak mengeluh soal gaji,” tandas Andra.
Kata dia, kalau jauh dari tempat kerja, maka dia akan punya biaya tambahan. Untuk itu, warga sekitar mendapatkan afirmasi. Namun ternyata tak sesederhana itu.
“Kayaknya mata saya harus pakai gaya-gaya suudzon sedikit. Dulu saya orangnya percaya, saya tipikal orang yang percaya. Tapi curiga jalan terus. Mudah-mudahan Pak BKD, Pak Sekda ini harus segera kita clearkan supaya janji Gubernur Banten bahwa Banten maju, adil, merata, tidak korupsi bisa sama-sama kita laksanakan,” tegas Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024 ini.
Reporter : Rostinah
Editor: Agung S Pambudi
