PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengingatkan agar anggaran besar yang digelontorkan untuk mendukung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dikelola secara serius dan bertanggung jawab. Zulkifli menegaskan pentingnya pengelolaan dana tersebut untuk memastikan kesuksesan program ini.
“Pertama kali dalam sejarah, desa mendapat anggaran yang sangat besar dari perbankan. Ini baru terjadi di zaman pak Prabowo. Berapa? Kurang lebih sekitar Rp 400 triliun dana akan masuk ke desa untuk Kopdes. Tapi ingat, bukan bagi-bagi duit,” kata Zulkifli dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa Kertasana, Pagelaran, Pandeglang, Banten, pada Kamis, 8 Mei 2025.
Dia menegaskan bahwa pemerintah ingin program Kopdes ini berhasil tanpa tawar-menawar.
“Saya mendingan ngomong pahit duluan. Pemerintah ingin koperasi ini sukses, tidak boleh tawar-tawar, harus berhasil, wajib berhasil,” tegasnya.
Untuk itu, Zulkifli menekankan tidak ada ruang untuk bermain-main, apalagi berbuat nakal dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Tidak ada lagi tempat untuk main-main, apalagi untuk nakal, akan diawasi ketat,” tegasnya.
Zulkifli mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk membangun Indonesia menjadi negara maju dengan meletakkan fondasi kuat di desa.
Menurutnya, kemajuan Indonesia tidak akan tercapai jika desanya tidak berkembang.
“Oleh karena itu, saya mohon pengertiannya, ini bukan bagi-bagi uang. Justru kita ingin memangkas rentenir, tengkulak, dan rantai pasok yang panjang. Maka dibangunlah koperasi desa,” katanya.
Zulkifli menyinggung praktik koperasi di masa lalu yang sering gagal karena pola simpan pinjam yang tidak efektif.
“Dulu koperasi dikasih uang, namanya simpan pinjam. Minjamnya iya, nyimpannya enggak. Namanya KUD, Ketua Untung Duluan, ya sudah, enam bulan tutup. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa di era kepemimpinannya, Prabowo menekankan bahwa koperasi harus menjadi soko guru ekonomi rakyat.
“Koperasi ini milik desa, dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa khusus. Nantinya, anggotanya meliputi warga desa, dan seluruh aktivitas ekonomi bisa bergabung dengan Kopdes,” jelasnya.
Zulkifli mengungkapkan bahwa anggaran untuk desa akan diperbesar.
Ia menyebut, setiap desa nantinya akan mendapatkan alokasi hingga Rp 5 miliar.
Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 300 triliun dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan digulirkan.
“Baru pertama dalam sejarah, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, mudah-mudahan desa dengan semua kebijakan ini bisa lebih cepat berkembang dan maju,” ungkapnya.
Menurutnya, total anggaran yang akan beredar di masyarakat, khususnya di pedesaan, diperkirakan mencapai Rp 1.100 triliun.
“Ini kesempatan besar bagi masyarakat desa untuk tumbuh lebih kuat dan mandiri,” jelasnya.
Editor: Agus Priwandono
