SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPRD Banten Wawan Suhada angkat bicara terkait dengan peristiwa banjir di wilayah Tangerang Raya. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk serius menangani banjir di wilayah itu.
Sebab, dirinya melihat jika hingga kini belum ada upaya konkret pengendalian banjir di wilayah itu baik oleh Pemprov Banten maupun stakeholder terkait lainnya.
RelatedPosts
Alhasil, kini wilayah Tangerang Raya sudah seperti menjadi daerah DKI Jakarta. Yang mana, beberapa wilayahnya menjadi titik langanan banjir baik yang disebabkan oleh luapa aliran sungai maupun melubernya saluran drainase diperkotaan.
“Tahun 2007 lalu saya mengalami betapa hebatnya banjir di Tangerang Raya, dan situasi sekarang itu cukup krusial dan semakin tinggi. Karena saya melihat masalah ini tidak pernah ditindaklanjuti secara serius,” ujar Wawan saat berbincang dengan Radar Banten, Minggu 13 Juli 2025.
Menurutnya, penyebab banjir di kawasan perkotaan semakin kompleks, mulai dari menyempitnya daerah aliran sungai, rendahnya resapan air akibat pembangunan, hingga minimnya sistem drainase terpadu. Akibatnya, banjir yang terjadi bukan hanya mengganggu lalu lintas dan aktivitas harian, tetapi juga merugikan pelaku usaha dan masyarakat kecil yang terdampak langsung.
Dibeberapa tempat, Ketua Fraksi NasDem DPRD Banten ini mendapati bahwa saluran drainase sengaja ditutup untuk dijadikan fondasi bangunan bahkan tempat untuk berjualan.
“Masalah-masalah ini akhirnya terakumulasi, sehingga banjir di Tangerang Raya ini mudah terjadi, dengan hanya hujan beberapa jam saja sudah bisa menimbulkan banjir yang cukup tinggi dibeberapa titik,” ungkapnya.
Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan, apalagi wilayah Tangerang Raya kerap menjadi wilayah bisnis yang berdekatan dengan pusat ibukota. Langkah konkret pun dinantikan untuk mengurangi potensi banjir yang jadi masalah tahunan ini mulai dari normalisasi aliran sungai hingga mengembalikan ruang terbuka hijau yang kini telah beralih fungsi.
Wawan memandang, diperlukan koordinasi lintas sektoral dan daerah yakni oleh Pemprov Banten, DKI Jakarta maupun Jawa Barat guna mengatasi masalah ini. “Harus ada kerjasama baik itu secara infrastruktur maupun finansial anggaran dalam pendanaan proyek pengendalian banjir di wilayah ini,” ungkapnya.
Editor: Bayu Mulyana
