CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Di tengah geliat promosi UMKM nasional lewat platform digital, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Cilegon justru masih berkutat dengan persoalan klasik: minimnya akses digitalisasi dan pemasaran online.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, menyoroti hal ini sebagai tantangan serius yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Menurutnya, UMKM lokal tak akan berkembang signifikan jika ekosistem digital tidak dibangun dengan serius.

“Artinya bagaimana caranya Cilegon punya platform sendiri. Jadi ketika orang mau belanja, semua produk UMKM lokal bisa muncul di situ,” ujar Fauzi kepada Radar Banten, usai menghadiri pelatihan dan bazar UMKM di Aula DPRD Cilegon, Sabtu 26 Juli 2025.

Fauzi menilai, pelatihan-pelatihan yang rutin digelar pemerintah belum cukup menyentuh akar persoalan. Yang dibutuhkan pelaku UMKM saat ini adalah ekosistem nyata, yang mampu mempertemukan produk mereka dengan pasar yang lebih luas melalui teknologi.

“Permasalahan utama yang sering kita dengar ya tetap seputar modal dan digital marketing,” ungkap politisi Gerindra tersebut.

Ia menekankan perlunya platform digital khusus milik Pemkot Cilegon yang mampu mewadahi seluruh produk lokal—baik berupa marketplace, direktori usaha, maupun katalog digital terpadu. Platform ini juga bisa menjadi basis data pelaku UMKM untuk kepentingan pembinaan dan program bantuan.

Fauzi menegaskan, Komisi II DPRD Kota Cilegon siap memperjuangkan solusi digitalisasi UMKM melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk penganggaran dan inisiatif regulasi.

“Kalau soal teknis memang di komisi terkait, tapi kami di DPRD fungsinya menyerap dan menyalurkan aspirasi. Bahkan bisa juga kita dorong jadi usulan inisiatif,” jelasnya.

Tak hanya soal digital, Fauzi juga mendorong adanya sinergi antara industri besar dan masyarakat lokal dalam bentuk hilirisasi bahan sisa produksi industri. Ia mencontohkan bagaimana potensi limbah besi atau baja ringan bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi oleh UMKM—seperti golok, jangkul, dan alat pertanian lainnya.

“Kalau bisa diolah sama warga lokal, dijadikan produk-produk UMKM yang punya nilai ekonomi. Ini kan sudah pernah dilakukan, tinggal dilanjutkan lagi dan didorong lebih serius,” tutupnya.

Editor : Merwanda