SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) di Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang mengaku mengalami kesulitan untuk membeli dan mendapatkan bahan bakar solar.
Bukan hanya karena jarak tempuhnya yang jauh dan sulit untuk membeli solar, namun persoalan perekonomian masyarakat Pulau Tunda yang sedang mengalami kesulitan juga menjadi salah satu faktor.
Pasalnya, ada banyak masyarakat yang menunggak iuran listrik sehingga menyebabkan pengelola PLTD juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar harian yang mencapai 250 liter.
Seorang warga Desa Pulau Tunda yang ditunjuk sebagai pengelola PLTD sejak 7 Mei 2025, Rais mengatakan, dirinya ditunjuk setelah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyerah mengelola PLTD kepada masyarakat.
Rais mengatakan, salah satu hal yang menjadi tantangan terbesar saat ini ialah kebutuhan bahan bakar yang sangat tinggi untuk menghidupkan mesin PLTD. Untuk menghidupkan mesin selama 12 jam, mereka membutuhkan bahan bakar sebanyak 250 liter solar.
Apalagi, ketika menggunakan mesin baru yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, kebutuhannya meningkat secara signifikan, yakni sebesar 350 liter BBM untuk setiap malamnya.
“Untuk 12 jam, kami butuh sekitar 250 liter solar. Kalau pakai mesin bantuan provinsi, malah bisa sampai 350 liter per malam,” katanya, Jumat 5 September 2025.
Ia mengaku, untuk membeli 250 liter solar per harinya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tantangan terbesarnya kini ialah banyak pelanggan justru menunggak pembayaran selama kurang lebih 10 hari bahkan ada yang sampai satu bulan.
Padahal, kebutuhan untuk membeli BBM tidak bisa ditunda dan tidak dapat terakomodir oleh sebagian pelanggan yang membayar karena jumlah anggotanya sangat sedikit, yakni sebanyak 293 orang. “Utang kami sudah Rp9 sampai Rp10 juta. Masalahnya selalu sama, pembayaran warga,” ujarnya.
Tak hanya itu, ada masalah lain yang juga tak kalah rumit untuk mengoperasikan PLTD, yakni membeli solar karena tidak adanya pom bensin khusus nelayan di Pulau Tunda. “Pom bensin nelayan terdekat ada di Karangantu, Kota Serang, itu sebenarnya tidak bisa dipakai untuk PLTD,” ucapnya.
Ia menegaskan, keterbatasan listrik bukan sekadar urusan penerangan, melainkan jantung untuk kehidupan masyarakat di Pulau Tunda agar bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagai Rakyat Indoensia. “Kalau listrik mati, pendidikan terganggu, sinyal komunikasi juga hilang,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Serang bisa turun tangan untuk membantu masyarakat di Pulau Tunda, khususnya persoalan bantuan untuk memberikan subsidi pembelian bahan bakar PLTD. “Kami berharap pemerintah serius mengupayakan solusi, minimal ada alokasi solar khusus untuk Pulau Tunda,” pungkasnya.
Editor: Mastur Huda
