SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pendiri Election & Democracy Studies (EDS), Yhannu Setyawan menilai tunjangan kinerja (Tukin) ASN Pemprov Banten yang diminta untuk dipangkas jangan hanya mengacu pada persentase. Efisiensi terhadap belanja pegawai bagi abdi negara itu harus proporsional.
“Jangan fatalistik, kenapa nggak ngebangun design yang proporsional. Jangan juga ada pemikiran dipotong sampai 50 persen atau hanya 5 persen doang,” tandas Yhannu, Minggu, 7 September 2025.
Kata dia, ekspresi kegelisahan publik akibat tingginya angka Tukin ASN di Banten cukup beralasan, namun jangan lantas terjebak pada cara pandang yang fatalistik. Namun, sepatutnya perlu dibangun suatu design pemberian tukin yang proporsional.
“Tidak sebatas ada pemikiran dipotong sampai 50 persen atau justru hanya mau dikoreksi menjadi sekedar pengurangan 5 persen,” tuturnya.
Yhannu mengatakan, sepatutnya penetapan angka Tukin, tetaplah bersandar pada design yang disusun dengan berbasis norma, berindikator kinerja, berjenjang proporsional, berspirit transparansi, serta berlaku azas akuntabiltas. “Dan terakhir, berkarakter punish and reward,” tegasnya.
Editor: Abdul Rozak
