LEBAK,RADARBANTEN.CO.ID – Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Melawan mengkritik kebijakan DPRD Kabupaten Lebak dan Pemkab Bupati Lebak, terkait tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Lebak. Mahasiswa menyoroti sejumlah permasalahan di Lebak, yakni persoalan kemiskinan, tambang ilegal hingga tunjangan perumahan anggota Dewan jadi beberapa hal yang disorot massa.
Repi Rizaldi Mahasiswa sekaligus pengurus Himpunan Mahasiswa Mathlaul Anwar (HMMA), mempertanyakan urgensi tunjangan dewan yang dinilainya berlebihan. “Memang tunjangan yang salah satunya untuk perumahan memang hak bagi anggota DPRD, tapi apakah Rp19 juta per bulan sudah sesuai dengan kepatutan?” kata Repi Rizal saat berada di depan Gedung DPRD Lebak, Senin 9 September 2025.
Repi menegaskan, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan lain para wakil rakyat untuk dievaluasi. Penghematan terhadap komponen tersebut diharapkan bisa dialokasikan ke kebutuhan dasar masyarakat. “Sesuaikan dengan kepatutan di tengah kondisi kebutuhan penting masyarakat belum banyak bisa direalisasikan karena terbatasnya anggaran,” tegasnya.
Ia menjelaskan di Kabupaten Lebak, sudah terjadi kesenjagan pendapatan yang begitu jauh antara masyarakat dengan rakyat. Jika hal ini terus dibiarkan maka angka kemiskinan bakal terus bertambah.
“Wajar kalau jumlah warga miskin di Lebak tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan pada 2019. Kalau ini terjadi karena ada yang salah dengan kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten,” sebut Repi
Selain itu, ia juga menyorot tambang ilegal yang kerap muncul. Mereka menilai, dampak dari aktivitas tersebut telah nyata merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
“Kita masih ingat bagaimana sejumlah wilayah dilanda bencana banjir dan longsor akibat tambang ilegal yang dibiarkan. Apakah kerusakan lingkungan ini akan terus kita biarkan,” pungkasnya.
Reporter: Nurandi
Editor: Aditya
