JAKARTA, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah menayangkan program Presiden Prabowo Subianto di Bioskop. Penayangan melalui jaringan bioskop dinilai wajar agar program kerja pemerintah diketahui publik.
Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), dengan hadirnya video tersebut, dapat menjaga keseimbangan informasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akuntabel.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya menilai wajar jika pemerintah memanfaatkan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop.
Ia menyampaikan bahwa selama tujuannya adalah menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.
“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujar Fifi dalam keterangannya dikutip Senin, 15 September 2025.
Lebih lanjut, Fifi menjelaskan, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat.
Dengan begitu, kata Fifi, pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterima lebih utuh oleh audiens.
Menurut Fifi, pemanfaatan bioskop sebagai saluran komunikasi publik sama halnya seperti pemanfaatan media sosial, televisi, radio, hingga papan reklame.
Ia menambahkan bahwa substansinya tetap sama, pemerintah menyampaikan pesan pembangunan, kebijakan, maupun ajakan positif bagi masyarakat.
“Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan alasan program Presiden Prabowo Subianto ditayangkan di bioskop.
Hasan menyebut pemerintah mau sosialisasi ke seluruh rakyat Indonesia tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah.
“Pemerintah mau sosialisasi ke seluruh rakyat Indonesia tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Agar masyarakat paham banyak hal sudah dikerjakan oleh pemerintah,” kata Hasan kepada wartawan, Minggu, 14 September 2025.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai penyampaian pesan di ruang-ruang publik merupakan hal lumrah sepanjang tak ada aturan yang dilanggar dan tak menganggu kenyamanan penonton.
“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” kata Prasetyo.
Diketahui, fenomena penayangan video berisi cuplikan kegiatan, dan pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditayangkan di bioskop menjadi perbincangan publik.
Dari beberapa video yang diunggah netizen di X, narasi yang ditampilkan dalam video itu menjelaskan, Prabowo siap menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, dibahas juga dalam video soal Makan Bergizi Gratis yang merupakan ide Prabowo.
“Kita harus jawab tuntutan rakyat hari ini, bukan nanti. Harus atasi sekarang. Rakyat menuntut sekarang,” kata Prabowo di video viral, dikutip dari X.
Dalam narasi video juga ditampilkan beberapa data, misalnya 21.760.000 ton total produk beras nasional hingga Agustus 2025, 225.000 hektar perluasan cetak sawah baru, 1.200 ton ekspor jagung perdana di tahun 2025, hingga 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi.
Kemudian, ada juga data sejak diluncurkan 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 20.000.000 penerima manfaat. Ada sebanyak 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan.
Reporter: Ayu Novita/Disway.id
Editor: Mastur Huda
