Oleh: Nahwadhia Fityan Mutammima
Kontrol Ketat Partai Komunis
Model Tiongkok bukanlah kapitalisme murni, melainkan Kapitalisme Negara (State Capitalism). Partai Komunis Tiongkok (PKT) tetap memegang kendali politik yang absolut dan pengaruh kuat di sektor ekonomi strategis, memastikan BUMN tetap dominan, efisien, dan kompetitif.
Hasil Ekonomi yang Mencengangkan
Tiongkok mencatat pertumbuhan rata-rata hampir 10% per tahun selama tiga dekade. Ratusan juta penduduk terangkat dari kemiskinan, mengubah Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pendapatan per kapita mereka meningkat tajam, jauh melampaui Indonesia.
Namun, harga dari kemajuan ini mahal: ketidaksetaraan pendapatan yang parah dan kurangnya kebebasan politik serta pembatasan informasi yang ketat.
Indonesia: Dari Pancasila ke Ekonomi Pasar
Indonesia mendasarkan sistem ekonominya pada Sistem Ekonomi Pancasila (Pasal 33 UUD 1945), yang mengedepankan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Prinsipnya menolak ekstrem: tidak mau liberalisme (free-fight liberalism) maupun komunisme (étatisme).
Liberalisasi Pasca-Reformasi.
Meskipun berlandaskan Pancasila, realitas ekonomi Indonesia pasca-Orde Baru dan krisis 1998, bergerak menuju Ekonomi Pasar Terbuka yang lebih liberal. Reformasi yang didorong oleh deregulasi, privatisasi, dan keterbukaan pasar, menjadikan Indonesia sangat bergantung pada investasi swasta dan permintaan domestik.
Demokrasi Versus Kecepatan Pembangunan
Indonesia berhasil menjaga demokrasi politik dan stabilitas ekonomi makro. Kebebasan berekspresi dan hak milik pribadi lebih terjamin, sebuah nilai yang tak dimiliki Tiongkok.
Namun, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung lebih lambat dan kurang konsisten dibandingkan rivalnya. Indonesia kini berjuang keras untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), sambil bergulat dengan masalah klasik seperti birokrasi yang lambat, korupsi, dan kesenjangan infrastruktur.
Kesimpulan: Kualitas Kemajuan yang Berbeda
Dua negara, dua pertukaran (trade-off) yang fundamental:pertama, Tiongkok: Memilih Kemajuan Ekonomi dengan mengorbankan Kebebasan Politik. Kedua, Indonesia: Memilih Demokrasi Politik dengan kecepatan pembangunan ekonomi yang Lebih Moderat.
Jika tolok ukur kemajuan adalah PDB dan kecepatan pengentasan kemiskinan, Tiongkok jelas memenangkan perlombaan.
Namun, kemajuan sejati tidak hanya diukur dengan angka PDB. Indonesia menawarkan model yang lebih berkelanjutan secara politik dalam kerangka demokrasi—nilai fundamental yang tak dapat diabaikan.
Masa depan ditentukan oleh kemampuan mereka mengatasi masalah internal: Tiongkok harus menemukan cara mengurangi kesenjangan tanpa mengorbankan stabilitas, sedangkan Indonesia harus memberantas korupsi dan membangun institusi kuat agar nilai-nilai Ekonomi Pancasila (kekeluargaan dan keadilan sosial) bisa bersanding harmonis dengan daya saing di pasar global.
(Penulis adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta.)
