Oleh: Nahwadhia Fityan Mutammima

Kontrol Ketat Partai Komunis

Model Tiongkok bukan­lah kapitalisme murni, me­lainkan Kapitalisme Negara (State Capitalism). Partai Komunis Tiongkok (PKT) tetap memegang ken­dali politik yang ab­solut dan pengaruh kuat di sektor ekonomi strategis, me­mastikan BUMN tetap dominan, efisien, dan kompetitif.

Hasil Ekonomi yang Mencengangkan

Tiongkok mencatat pertumbuhan rata-rata hampir 10% per tahun selama tiga de­kade. Ratusan juta penduduk terangkat dari kemiskinan, mengubah Tiongkok men­jadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pendapatan per kapita mereka me­ningkat tajam, jauh melampaui Indo­nesia.

Namun, harga dari kemajuan ini mahal: ketidaksetaraan pendapatan yang parah dan kurangnya kebebasan politik serta pembatasan informasi yang ketat.

Indonesia: Dari Pancasila ke Ekonomi Pasar

Indonesia mendasarkan sistem ekonomi­nya pada Sistem Ekonomi Pancasila (Pasal 33 UUD 1945), yang mengedepankan ke­keluargaan, demokrasi ekonomi, dan kea­dilan sosial. Prinsipnya menolak eks­trem: tidak mau liberalisme (free-fight li­b­eralism) maupun komunisme (étatisme).

Liberalisasi Pasca-Reformasi.

Meskipun berlandaskan Pancasila, reali­tas ekonomi Indonesia pasca-Orde Baru dan krisis 1998, bergerak menuju Ekonomi Pasar Terbuka yang lebih liberal. Reformasi yang didorong oleh deregulasi, privatisasi, dan keterbukaan pasar, men­jadikan In­donesia sangat bergantung pada investasi swasta dan permintaan do­mestik.

Demokrasi Versus Kecepatan Pembangunan

Indonesia berhasil menjaga demokrasi politik dan stabilitas ekonomi makro. Ke­­bebasan berekspresi dan hak milik pri­badi lebih terjamin, sebuah nilai yang tak dimiliki Tiongkok.

Namun, laju pertumbuhan ekonomi In­donesia cenderung lebih lambat dan ku­rang konsisten dibandingkan rivalnya. Indonesia kini berjuang keras untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), sambil bergulat dengan masalah klasik seperti birokrasi yang lambat, korupsi, dan kesenjangan infrastruktur.

Kesimpulan: Kualitas Kemajuan yang Berbeda

Dua negara, dua pertukaran (trade-off) yang fundamental:pertama, Tiongkok: Me­milih Kemajuan Ekonomi dengan me­ngorbankan Kebebasan Politik. Kedua, Indonesia: Memilih Demokrasi Politik dengan kecepatan pembangunan ekonomi yang Lebih Moderat.

Jika tolok ukur kemajuan adalah PDB dan kecepatan pengentasan kemiskinan, Tiongkok jelas memenangkan perlombaan.

Namun, kemajuan sejati tidak hanya diukur dengan angka PDB. Indonesia me­nawarkan model yang lebih ber­ke­lan­jutan secara politik dalam kerangka de­mokrasi—nilai fundamental yang tak dapat diabaikan.

Masa depan ditentukan oleh kemampuan mereka mengatasi masalah internal: Tiong­kok harus menemukan cara mengu­rangi kesenjangan tanpa mengorbankan stabilitas, sedangkan Indonesia harus mem­berantas korupsi dan membangun institusi kuat agar nilai-nilai Ekonomi Pan­casila (kekeluargaan dan keadilan sosial) bisa bersanding harmonis dengan daya saing di pasar global.

(Penulis adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta.)