SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyoroti lambatnya pengisian belasan jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Dosen Komunikasi Pembangunan Program Magister S2 Ilmu Komunikasi FISIP Untirta, Ali Muldi, menilai kondisi ini menunjukkan belum terbangunnya keharmonisan antara Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.

 “Harmonisasi keduanya belum terlihat, apalagi masih ada 16 jabatan eselon II yang dibiarkan kosong,” kata Ali Muldi kepada RADARBANTEN.CO.ID, Senin 6 Oktober 2025.

Ali mengatakan, kekosongan jabatan membuat roda pemerintahan tidak berjalan maksimal. Ia menilai Gubernur dan Wakil Gubernur seharusnya fokus mengisi jabatan strategis tersebut, bukan justru disibukkan oleh kegiatan seremonial.

“Bagaimana bisa fokus menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan kalau masalah internal belum beres,” ujarnya.

“Pengisian jabatan ini harus berdasarkan prinsip the right man on the right place, bukan ‘orang tepat dengan bos yang tepat’,” tambahnya.

Menurut Ali, pengisian jabatan perlu segera dilakukan mengingat Banten kini menghadapi tantangan besar berupa distorsi pembangunan. Meskipun investasi meningkat, kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan realisasi investasi Banten mencapai Rp60,7 triliun pada semester I 2025. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di angka 6,64 persen, tertinggi kedua nasional setelah DKI Jakarta.

“Ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk belum berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutur Ali.

Ia berharap setelah pengisian jabatan dilakukan, Pemprov Banten dapat kembali fokus menyelesaikan berbagai persoalan makro seperti distorsi pembangunan, kemiskinan, dan pengangguran yang masih tinggi.

Editor: Aas Arbi