PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Kumaedi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terkait ajakan berwirausaha bagi pemuda tidak hanya sekadar retorika alias omong doang (Omdo), tapi disertai dukungan nyata berupa modal dan pendampingan.
Menurut Kumaedi, dorongan berwirausaha tanpa akses permodalan dan fasilitas pendukung sulit membuat pemuda benar-benar mandiri.
RelatedPosts
Kumaedi menegaskan, dorongan Disnakertrans mendorong pemuda untuk berwirausaha baik, tapi dukungan konkret, terutama soal permodalan, masih minim.
“Kalau usaha itu kan intinya uang. Nah, uangnya dari mana? Kalau dari pemerintah, ada mekanisme yang harus dipikirkan. Jadi memang tidak mudah,” kata Kumaedi, Senin 3 November 2025.
Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat penting bagi pemuda. KUR bisa disalurkan mulai Rp5 juta, tergantung kemampuan pemohon.
“Pemerintah daerah bisa kerja sama dengan perbankan seperti BJB supaya masyarakat kecil lebih mudah mengaksesnya,” jelasnya.
Kumaedi juga menekankan jenis usaha yang sesuai karakter lokal Pandeglang, seperti UMKM, kerajinan, dan kuliner khas daerah. Modal awal relatif kecil, tapi potensi berkembang besar jika dikelola dengan serius.
“Semuanya tergantung mental. Kalau serius, usaha kecil bisa besar sendiri. Jangan ragu mulai dari yang kecil dulu,” kata Kumaedi, sambil mencontohkan pengalamannya memulai usaha berjualan es di pinggir jalan sebelum menjadi anggota DPRD.
Ia menegaskan, ajakan berwirausaha tanpa dukungan nyata pemerintah tidak efektif. Pemerintah harus menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses modal agar semangat wirausaha pemuda tidak berhenti di slogan semata.
Diketahui sebelumnya, Disnakertrans Pandeglang mendorong generasi muda agar tidak hanya bergantung pada pemerintah dalam mencari pekerjaan. Kepala Disnakertrans, Mohamad Kabir mengatakan, pemuda memiliki potensi besar, tetapi masih banyak yang pasif dan menunggu lapangan kerja dari pemerintah.
“Pemerintah memang punya kewajiban menyediakan lapangan kerja, tapi jangan semuanya diserahkan ke pemerintah. Pemuda harus kreatif dan inovatif, apalagi di momentum Hari Sumpah Pemuda ini,” kata Kabir.
Kabir menilai sebagian pengangguran di Pandeglang disebabkan minimnya modal dan keterampilan. Ia mengajak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seharusnya bisa memanfaatkan keterampilan untuk berwirausaha, misalnya membuka bengkel sendiri.
Ia menambahkan, saat ini lapangan kerja di Pandeglang masih terbatas, sehingga sebagian pemuda memilih bekerja di luar daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab tengah menyiapkan lima kecamatan sebagai kawasan industri.
“Kita harap investor segera masuk ke Pandeglang. Kalau kawasan industri ini terwujud, banyak tenaga kerja lokal terserap,” ujarnya.
Disnakertrans juga berkoordinasi dengan perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja asal Pandeglang.
“Kita sudah mengimbau agar 70 persen pekerja di perusahaan yang beroperasi di Pandeglang berasal dari warga lokal,” tambah Kabir.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Agung S Pambudi
