SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemprov Banten melakukan antisipasi untuk tiga isu utama, yakni persoalan cuaca, pasokan pangan, dan keamanan.
Sekda Banten Deden Apriandhi mengatakan, seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah serta kementerian dan lembaga terkait tengah mempersiapkan diri menghadapi libur Nataru.
“Hal ini dinilai penting karena akhir-akhir ini banyak faktor yang membuat semua pihak harus berhati-hati dan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan,” ujar Deden usai rapat koordinasi pemerintah pusat dan Forkopimda dalam mengantisipasi momentum Nataru di Gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin, 1 Desember 2025.
Kata dia, ada tiga isu utama yang perlu diantisipasi. Pertama, persoalan cuaca. “Pemerintah turut prihatin atas bencana yang terjadi di beberapa daerah, terutama di Sumatera, yakni Aceh, Sumut (Sumatera Utara-red), dan Sumbar (Sumatera Barat-red),” ujarnya.
Kedua, lanjut Deden, pasokan pangan yang tidak boleh sampai terhambat akibat masa libur Nataru. Ketiga, faktor keamanan. “Karena itu, Kemendagri dalam rakor meminta adanya kolaborasi antara Forkopimda dan para pemangku kepentingan di daerah” terangnya.
Terkait mitigasi bencana, ia mengaku, Banten termasuk salah satu daerah yang berpotensi mengalami banjir rob karena wilayahnya dikelilingi garis pantai. Potensi ini harus diantisipasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah yang harus dilakukan saat terjadi musibah, serta memastikan kesiapsiagaan tim BPBD kabupaten/kota.
Ketika disinggung mengenai atensi khusus kepada BPBD maupun Dinas PUPR, terutama terkait potensi longsor, Deden menyampaikan bahwa hal tersebut pasti akan ditindaklanjuti melalui rapat internal. Ia menambahkan bahwa Polda Banten juga telah menjadwalkan rapat tindak lanjut antar Forkopimda di Mapolda.
Deden menyoroti pula persoalan truk tambang. Aktivitas truk tambang yang meningkat drastis, bahkan dapat naik lima sampai tujuh kali lipat pasca penutupan tambang di Jawa Barat.
“Situasi ini berpotensi menimbulkan kesulitan saat libur Natal dan Tahun Baru karena masyarakat harus berbagi ruang jalan dengan ribuan truk. Karena itu, Dinas Perhubungan akan mengkaji ulang apakah cukup dengan pembatasan atau perlu penutupan sementara saat libur Nataru,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pada periode Lebaran, beberapa ruas tol pun biasanya ditutup untuk kendaraan tertentu kecuali angkutan pangan. Ia berharap nantinya adanya pembatasan truk tambang langsung dari pemerintah pusat.
Editor Daru
