SERANG,RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan inovasi untuk mendongkrak realisasi Pajak sekaligus mencari potensi pajak baru yang bisa digali oleh Pemkab Serang.
“Bagaimana ke depan kita berinovasi bekerja sama untuk memaksimalkan potensi-potensi yang bisa kita lakukan dari segi pendapatan daerah dari pajak,” katanya, Jumat 5 Desember 2025.
Ia mengatakan, untuk mengoptimalisasi pendapatan, tentunya seluruh pihak harus bersinergi. Mulai dari lurah, camat dan pemerintah daerah untuk sama-sama mengedukasi masyarakat agar taat membayar pajak.
“Kemudian optimalisasi pajak di tingkat desa maka diharapkan mereka bersama DPMD ini akan bisa berkolaborasi menguatkan target-target yang ditetapkan oleh Bapenda,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan, pihaknya melihat ada potensi-potensi pajak yang bisa dioptimalkan untuk pendapatan di tahun 2026 mendatang.
“Bapenda harus bisa memaksimalkan, nanti disesuaikan dengan tata ruang, misalkan dari daerah pertanian menjadi industri itu akan meningkatkan peluang untuk pendapatan,” ujarnya.
Ia mengaku, untuk realisasi PBB-P2 sudah sangat optimal, yaknienxapai 102 persen. “Sudah surplus,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, jika ada rencana perluasan terhadap wilayah kawasan industri di Kabupaten Serang. Hali ini menyusul adanya Revisi tata ruang dan RDTR yang akan dilakukan di tahun 2026.
“Jadi ini sebagian dari strategi kita ke depan bahwa secara rasionalnya kita tetap paralel untuk meningkatkan potensi dari lahan yang dipakai oleh untuk usaha atau industri produktif,” ujarnya.
Najib Hamas mengungkapkan, saat ini pemerintah di desa harus segera melakukan inventarisasi terhadap pemilik lahan yang ada diwilayahnya masing-masing. Pasalnya, ada banyak lahan yang dimiliki oleh orang yang berasal dari luar Kabupaten Serang.
“Contoh misalkan di Cinangka, di Anyer, d Mancak banyak investor beli tanah kemudian kantornya kan di Jakarta. Nah, ini dipastikan siapa yang beli, supaya penagihannya itu jelas,” ujarnya.
Sehingga saat ini ada banyak lahan di Kabupaten Serang yang pemilik lahannya tidak diketahui, sehingga Bapenda Kabupaten Serang kesulitan untuk melakukan penagihan.
Editor Daru
