LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Kondisi infrastruktur jembatan di Kabupaten Lebak kian mengkhawatirkan. Sebanyak 109 jembatan dilaporkan mengalami kerusakan berat dan berpotensi mengancam keselamatan warga, terutama masyarakat di wilayah pedesaan.
Jembatan-jembatan tersebut tersebar di berbagai kecamatan dan desa. Sebagian besar menjadi akses utama penghubung antarkampung, jalur distribusi hasil pertanian, serta sarana vital menuju sekolah dan fasilitas layanan kesehatan.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak, hingga awal 2026 terdapat 392 jembatan dengan total panjang bentang mencapai 14.172,92 meter. Dari jumlah tersebut, 201 jembatan masih dalam kondisi baik.
Sementara itu, sebanyak 82 jembatan berada dalam kondisi sedang dan 109 jembatan lainnya tercatat mengalami kerusakan berat. Kerusakan paling banyak terjadi pada jembatan gantung, baik yang bersifat permanen maupun nonpermanen.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Lebak, Hamdan Soleh, mengungkapkan bahwa dari total 248 unit jembatan gantung yang ada, hanya 63 unit atau 25,40 persen yang masih dalam kondisi baik. Sisanya membutuhkan perhatian serius.
“Jembatan gantung ini tersebar di 393 ruas jalan desa dan sebagian besar menjadi satu-satunya akses penghubung antarwilayah,” kata Hamdan kepada RADARBANTEN.CO.ID, Selasa 27 Januari 2026.
Ia menjelaskan, berbeda dengan jembatan gantung, kondisi jembatan komposit atau jembatan permanen di jalan kabupaten relatif aman. Dari 114 unit jembatan komposit dengan bentang lebih dari enam meter, 95,83 persen masih dalam kondisi baik dan tidak ditemukan kerusakan berat.
Plt Kepala DPUPR Kabupaten Lebak, Dade Yan Apriandi, mengatakan keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama penanganan jembatan rusak.
“Untuk pembangunannya, kami akan mencoba mengusulkan bantuan ke Pemerintah Provinsi Banten, karena di APBD Lebak tahun 2026 belum ada alokasi anggaran untuk perbaikan maupun pembangunan jembatan,” kata Dade.
Kondisi jembatan rusak menjadi sorotan setelah ambruknya jembatan gantung di Desa Cilangkap, Kecamatan Wanasalam. DPUPR telah melakukan survei lapangan untuk penanganan lanjutan, namun keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan utama.
Editor: Abdul Rozak
