PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Pemerintah Provinsi Banten guna menangani puluhan jembatan rusak yang tersebar di berbagai wilayah Pandeglang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Pandeglang, Andrian Wisudawan, mengatakan koordinasi lintas pemerintah menjadi langkah penting di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Banten. Mudah-mudahan dari hasil koordinasi ini banyak program pembangunan jembatan yang bisa dilaksanakan di Pandeglang,” kata Andrian, Kamis 29 Januari 2026.
Ia menjelaskan, agar program pembangunan jembatan dapat terealisasi, DPUPR Pandeglang secara aktif mengajukan usulan sekaligus menyiapkan dokumen teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Salah satu upaya kami adalah mengajukan usulan dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan agar pelaksanaannya tidak terkendala. Itu menjadi kewenangan kami,” jelasnya.
Menurut Andrian, keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan utama dalam percepatan penanganan infrastruktur, khususnya jembatan. Ia berharap kondisi keuangan daerah ke depan dapat semakin membaik.
“Kalau fiskal daerah kuat, penanganan tentu bisa lebih maksimal. Ketika ada jembatan rusak, kita tidak harus selalu menunggu bantuan dari luar,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten dinilai sangat membantu, terutama dalam penanganan jembatan sementara di lokasi terdampak bencana atau kerusakan mendadak yang bersifat darurat.
“Untuk jembatan sementara, kami disupport oleh Pemprov Banten. Pemda Pandeglang hanya menyiapkan operasional seperti pemasangan. Sedangkan untuk konstruksi jembatan permanen yang nilainya cukup besar, itu dibantu oleh provinsi,” ucapnya.
Selain persoalan anggaran, faktor cuaca ekstrem juga menjadi kendala di lapangan. Meningkatnya debit air sungai kerap menyebabkan jembatan amblas atau bagian sayap jembatan (wing wall) roboh.
“Cuaca yang tidak menentu membuat kerusakan bisa terjadi secara tiba-tiba. Tim reaksi cepat Bina Marga terus memantau titik-titik rawan agar kerusakan baru bisa segera didata dan dilaporkan,” tuturnya.
Andrian menambahkan, biaya pembangunan jembatan tergolong sangat besar dibandingkan infrastruktur lainnya.
“Biaya pembangunan jembatan itu fantastis. Satu jembatan bisa sebanding dengan pembangunan jalan sepanjang 100 meter,” katanya.
Ia berharap Kabupaten Pandeglang ke depan memiliki kemandirian fiskal yang lebih kuat agar tidak terlalu bergantung pada bantuan pihak lain dalam menangani infrastruktur vital. Menurutnya, optimalisasi pelayanan publik di sektor Bina Marga sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang sebanding dengan luas wilayah serta jumlah jembatan yang harus ditangani.
Editor: Mastur Huda
