SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Minyak goreng bersubsidi MinyaKita kembali menjadi sorotan, khususnya ditengah naiknya harga minyak dipasaran. MinyaKita ditemukan beredar di tingkat agen dengan harga menembus Rp21 ribu per liter di sejumlah wilayah Provinsi Banten.
Kondisi ini memicu pertanyaan atas tata kelola distribusi, mengingat skema penyaluran yang ditetapkan pemerintah melalui Bulog seharusnya menyalurkan langsung ke pengecer, bukan melalui agen yang berpotensi memicu lonjakan harga di tingkat konsumen.
RelatedPosts
Seperti di Kota Serang, berdasarkan penelusuran pada beberapa agen kebutuhan pokok, MinyaKita dijual dengan harga Rp20-Rp21ribu, padahal pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak subsidi ini yakni Rp15,700.
Hal ini tentu membuat masyarakat resah. Terlebih, barang ini juga sulit untuk didapatkan dipasaran. “Katanya subsidi, kok harganya tetep mahal. Sama aja bohong ini,”keluh salah satu ibu rumah tangga di Kota Serang yang enggan disebutkan namanya,
Kamis 26 Maret 2026.
Keluhan masyarakat ini diamini oleh Pemerintah setempat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) M Nasir mengakui jika banyak pedagang yang menjual MinyaKita diatas HET. Hal ini diketahuinya setelah melakukan inpeksi mendadak (Sidak) kesejumlah pasar tradisional di Banten.
“Jadi ditemukan ada MinyaKita yang diambil di luar Bulog. Itu dari agen harganya Rp18-Rp21 ribu,” kata M Nasir.
Seharusnya, kata Nasir, MinyaKita ini hanya boleh didistribusikan oleh Bulog langsung kepada para pengecer, bukan agen. Tentu dengan beberapa syarat salah satunya para pengecer harus mendaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dimana, Bulog menjual MinyaKita perpemasannya sebesar Rp14,500 dengan batas harga pengecer maksimal Rp15,700. “Pengecer tidak boleh jual diatas harga itu, karena marginnya memang sudah cukup besar,”ungkapnya.
Menurutnya, adanya oknum-oknum nakal yang menjual MinyaKita diatas HET itu telah membuat harga minyak melonjak. Padahal, tujuan MinyaKita adalah menstabilkan harga pasar dengan adanya subsidi dari pemerintah.
