CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Serapan anggaran Pemerintah Kota Cilegon pada Triwulan I tahun anggaran 2026 dinilai masih belum merata antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kota Cilegon, khususnya Badan Anggaran (Banggar).
RelatedPosts
Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PAN, Rahmatullah, mengungkapkan hal itu usai mengikuti Rapat Harmonisasi Pokok Pikiran DPRD bersama OPD teknis.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi Banggar, terdapat perbedaan signifikan dalam realisasi anggaran antar OPD sejak awal tahun.
“Memang dari hasil evaluasi kami di Badan Anggaran, serapan anggaran pada Triwulan I masih belum merata antar-OPD di Kota Cilegon. Ada OPD yang progresnya sudah cukup baik, tetapi ada juga yang masih sangat rendah,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya rendahnya serapan anggaran, melainkan ketidakseimbangan antar OPD yang mencerminkan belum optimalnya perencanaan.
“Yang menjadi perhatian kami sebenarnya bukan hanya rendahnya serapan, tetapi ketidakseimbangan antar OPD tersebut. Ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya sinkron dengan kesiapan pelaksanaan di lapangan sejak awal tahun,” katanya.
Rahmatulloh memaparkan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Pertama, proses pengadaan barang dan jasa yang masih berjalan lambat di awal tahun anggaran.
Kedua, kegiatan fisik yang umumnya baru berjalan pada Triwulan II. Ketiga, perencanaan kegiatan di beberapa OPD yang dinilai belum matang sejak tahap penyusunan APBD.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa ketimpangan serapan sejak Triwulan I harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan percepatan.
“Kalau sejak Triwulan I sudah terlihat jomplang seperti ini, maka ini harus menjadi alarm awal bagi pemerintah daerah. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan sampai Triwulan II, karena potensi SILPA akan semakin besar,” ujarnya.
Editor Daru
