CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Sokhidin mengkritisi kecilnya alokasi anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD jika dibandingkan dengan daerah lain.
“Kami DPRD bukan meminta jatah pokir. Ini benar-benar aspirasi masyarakat yang kami serap dari reses dan kami usulkan,” tegasnya usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di aula kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon, Rabu, 15 April 2026.
Menurut politis Gerindra ini, anggaran pokir seharusnya mendapat perhatian lebih. Apalagi, usulan tersebut merupakan hasil serapan langsung dari aspirasi masyarakat.
Sokhidin menilai, perencanaan pembangunan daerah seharusnya mengedepankan pendekatan bottom-up planning atau berbasis kebutuhan masyarakat.
Namun, ia juga memahami bahwa kondisi fiskal daerah membuat tidak semua usulan dapat diakomodir. “RKPD itu mestinya bottom-up planning, dari masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan mayoritas aspirasi masyarakat saat ini berkaitan dengan perbaikan infrastruktur lingkungan. “Terutama dampak curah hujan tinggi yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Cilegon,” tuturnya.
“Hampir delapan kecamatan terdampak. Banyak usulan soal jalan lingkungan, drainase, saluran air, hingga penerangan jalan umum,” jelasnya.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti jalan rusak akibat tergerus air, pendangkalan saluran, hingga penyumbatan yang memicu banjir menjadi keluhan utama masyarakat.
“Bahkan ada wilayah yang sebelumnya tidak pernah banjir, kemarin ikut terdampak. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya. Ia berharap, seluruh aspirasi yang telah diusulkan melalui pokir DPRD dapat menjadi prioritas dalam RKPD 2027.
“Harapan kami, aspirasi masyarakat ini benar-benar bisa diakomodir di tahun 2027,” pungkasnya.
Editor : Rostinah
