SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Serang masih relatif rendah, bahkan belum ada OPD yang realisasinya m ncapai 25 persen pada triwulan pertama.
Hal tersebut diketahui pada saat pelaksanaan rapat pembahasan dan evaluasi realisasi keuangan serta pekerjaan kegiatan fisik dan non fisik triwulan I 2026 yang dilaksanakan di ruang rapat TB Suwandi pada Selasa 21 April 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang, Zaldi Dhuhana, mengatakan selama ini, belum pernah dilakukan pelaksanaan evaluasi dengan dikumpulkan secara langsung seluruh kepala OPD dan camat sehingga mereka bisa melihat sendiri capaian kinerjanya di triwulan I.
“Ke depan ini akan kita lakukan bukan lagi per triwulan, tetapi akan dilaksanakan setiap bulan. Bahkan sistemnya akan digabung dengan laporan SIPD, SIRUP dan laporan manajemen talenta sehingga laporannya nanti membentuk hasil kinerja per orang per OPD,” katanya Selasa 21 April 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat kinerja dari masing-masing individu dan setiap OPD. Sehingga penilaian yang dihasilkan akan lebih fair, tidak berdasarkan pada suka atau tidak suka.
“Nilai OPD akan kelihatan kinerjanya. Kalau ada yang kurang kami bisa melakukan konsolidasi apa agar kinerjanya bisa meningkat, kalau yang bagus tentunya harus dipertahankan,” ujarnya.
Ia mengatakan, hampir seluruh OPD dan perangkat daerah di Kabupaten Serang realisasinya tidak ada yang mencapai 25 persen. “Kalau di Kecamatan saya lihat sekilas tadi baru Kecamatan Cikande yang capaiannya diatas 25 persen. Kalau kecamatan lain dan OPD lain dibawah 25 persen,” ujarnya.
Secara komulatif, lanjut Zaldi rata-rata serapan anggaran OPD Pemkab Serang baru diangka 16 persen, bahkan ada OPD yang serapannya dibawah 10 persen.
“Ini jadi perhatian kita, karena kita tidak ingin nanti kegiatan justru menumpuk di akhir tahun dan akhirnya menjadi luncuran di tahun selanjutnya. Kita ga mau seperti itu, karena ini menunjukan perencanaan yang kurang baik,” tegasnya.
Zaldi mengaku, di triwulan pertama, biasanya ada sejumlah hal yang menjadi persoalan, sehingga membuat serapan anggaran belum maksimal, mulai dari tahapannya yang baru masuk konsolidasi di pengadaan.
“Kemudian untuk APBD ada yang baru bisa dilaksanakan rata-rata ditargetkannya di triwulan dua di bulan April. Karena di triwulan satu mereka masih menyusun sistem informasi rencana umum pengadaan, kemudian LKPJ maupun LKPD,” ujarnya.
Zaldi berharap, dengan adanya skema pemantauan yang dilakukan secara berkala yakni setiap bulan, diharapkan OPD akan dapat lebih terpantau, sehingga bisa lebih terkontrol.
Zaldi mengaku, jika secara ideal seharusnya realisasi di triwulan pertama berada di angka 25 persen. Maka dari itu, pihaknya mendorong agar OPD yang serapannya masih rendah agar mengejar ketertinggalannya di triwulan pertama di triwulan dua dan tiga.
“Jadi triwulan 4 kan tidak terlalu repot, kalau tidak terkejar di triwulan dua dan tiga maka akan menumpuk di triwulan empat dan akhirnya justru menjadi luncuran lagi,” tegasnya.
Apabila di bulan Mei 2026 tidak terjadi perubahan yang signifikan, lanjut Zaldi pihaknya akan turun ke OPD tersebut untuk membedah persoalan yang ada sehingga semua OPD bisa menjalankan kerja sesuai target.
Editor: Bayu Mulyana
