KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir Juni 2026 mencapai 31 persen.
Capaian tersebut dinilai masih akan meningkat pada semester kedua seiring percepatan pelaksanaan program dan proyek di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel, Hadi Widodo, mengatakan rendahnya serapan anggaran bukan disebabkan keterbatasan dana, melainkan masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, terutama pada pekerjaan konstruksi.
Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan siap digunakan, namun setiap OPD masih menghadapi tantangan teknis yang berbeda dalam proses pelaksanaan kegiatan.
“Kalau dari sisi anggaran tidak ada persoalan. Yang masih berproses adalah tahapan pengadaan di masing-masing OPD, sehingga realisasi belanja belum bisa maksimal,” ujar Hadi, Selasa, 7 Juli 2026.
Ia menjelaskan, proyek-proyek konstruksi memiliki porsi anggaran yang cukup besar sehingga proses pengadaannya membutuhkan waktu lebih panjang.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap persentase serapan APBD secara keseluruhan.
Selain itu, pembayaran kepada penyedia jasa baru dapat dilakukan setelah pekerjaan fisik selesai dikerjakan. Akibatnya, sejumlah proyek yang sudah berjalan belum tercatat sebagai realisasi anggaran.
“Belanja fisik memang berbeda. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dinyatakan memenuhi ketentuan, sehingga serapannya belum langsung terlihat,” katanya.
Hadi menyebutkan, OPD yang banyak menangani pembangunan infrastruktur masih menjadi kelompok dengan tingkat serapan anggaran relatif rendah. Sebaliknya, perangkat daerah yang didominasi belanja operasional menunjukkan realisasi yang lebih tinggi.
Ia mencontohkan Inspektorat, Sekretariat DPRD (Setwan), dan Sekretariat Daerah (Setda) menjadi beberapa OPD dengan capaian serapan anggaran terbaik hingga pertengahan tahun.
Memasuki semester kedua, BKAD akan terus berkoordinasi dengan seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan membantu menyelesaikan berbagai hambatan teknis agar target serapan APBD hingga akhir 2026 dapat tercapai.
“Kami akan terus melakukan evaluasi bersama OPD agar setiap kendala bisa segera diselesaikan. Dengan begitu, pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai jadwal dan target penyerapan anggaran pada akhir tahun bisa tercapai,” pungkas Hadi.*
Editor : Krisna Widi Aria
