CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Wali Kota Cilegon Robinsar meminta pemerintah pusat mengoptimalkan dukungan fiskal bagi Kota Cilegon, khususnya melalui dana transfer ke daerah dan dana bagi hasil (DBH).
Permintaan tersebut disampaikan Robinsar saat melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (4/11/2026).
RelatedPosts
Dalam kunjungan tersebut, Robinsar didampingi jajaran Pemerintah Kota Cilegon dan diterima langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Robinsar mengatakan, terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, mengenai harapan agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat lebih dioptimalkan.
Menurutnya, optimalisasi dana transfer dan DBH diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
“Dukungan tersebut tentu sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Robinsar.
Selain membahas dukungan fiskal, pertemuan tersebut juga menyoroti penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Robinsar menilai, BUMD perlu dikelola secara profesional agar mampu menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesempatan tersebut, Agus Fatoni memberikan arahan mengenai pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
BUMD juga didorong memiliki perencanaan bisnis yang jelas agar operasional perusahaan berjalan sehat dan mampu memberikan kontribusi bagi daerah.
“Dengan demikian, BUMD tidak hanya menjadi entitas usaha milik daerah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan daerah,” jelas Robinsar.
Agus Fatoni juga mendorong Pemkot Cilegon untuk lebih aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kementerian. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan kepala daerah, tetapi juga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang masing-masing.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Robinsar mengatakan OPD perlu lebih proaktif berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memperkuat dukungan terhadap program pembangunan di Kota Cilegon.
“OPD perlu berkunjung dan berkoordinasi dengan kementerian yang memang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di Kota Cilegon,” terangnya.
Editor: Aas Arbi
