SERANG – Sejumlah lembaga pendidikan di Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang yang tidak transparan soal pengelolaan anggaran dilaporkan oleh orangtua siwa kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten.
“Tahun ini suda ada 20 permohonan sengketa informasi di SMA, SMK, SMP, hingga SD,” ujar Ade Jahran, salah satu komisioner KI Provinsi Banten, di ruang kerjanya, Selasa (2/5).
Menurut Ade, rata-rata informasi yang disengketakan terkait keterbukaan anggaran, baik berupa dana bantuan operasional sekolah (BOS), sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), iuran komite sekolah, iuran masyarakat, dan jenis pungutan lainnya.
“Karena badan publik, lembaga pendidikan harus memberi contoh yang baik. Bukan hanya dari sisi pelajaran, tapi juga terkait keterbukaan informasi,” papar Ade.
Ada 20 permohonan sengketa informasi dalam waktu beberapa bulan, menurut Ade, terbilang cukup banyak. Ini menunjukkan semangat keterbukaan informasi di lembaga pendidikan masih rendah.
Karena itu, Ade berharap, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh tepat pada 2 Mei ini dijadikan momentum bagi lembaga pendidian untuk lebih terbuka dalam sisi informasi publik, terutama anggaran, sehingga bisa menjadi contoh. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
