SERANG – Pencatatan aset tanah hingga saat ini menjadi salah satu dari sekian banyak persoalan aset yang menjadi pekerjaan bagi Pemerintah Provinsi Banten. Sampai saat ini masih banyak tanah milik Pemerintah Provinsi Banten yang belum memiliki sertifikat.
Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi Banten selalu menjadi target pemerintah setiap tahunnya. Pemerintah Daerah Provinsi Banten saat ini sedang mengejar target sertifikasi tanah milik Pemprov Banten yang tersebar di delapan kabupaten kota di Banten.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S menjelaskan, secara keseluruhan ada 130 bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Banten yang belum tersertifikasi.
40 bidang tanah menjadi target sertifikasi oleh Pemerintah Provinsi Banten tahun ini, 90 bidang tanah lainnya menjadi target sertifikasi tahun 2018 mendatang.
Tahun ini, dari target 40 bidang tanah, baru 13 bidang yang telah selesai dan telah memiliki sertifikat, sisanya ditarget selesai pada sisa bulan yang ada di tahun ini. “Kita berusaha seoptimal mungkin untuk mengejar sisa lahan tersebut,” kata Nandy melalui keterangan resmi yang diterima Radar Banten Online, Minggu (26/11).
Dijelaskan Nandy, dalam proses penyelesaian sertifikasi tanah aset Pemerintah Provinsi Banten tersebut, pemerintah melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses sertifikasi tanah.
Dijelaskan Nandy, agar proses sertifikasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan hasilnya pun tidak menimbulkan persoalan, pemerintah pun melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang proses sertifikasi tersebut berlangsung.
“Kita terus meminta saran ke KPK agar semuanya baik-baik saja,” kata Nandy.
Nandy mengaku menemukan berbagai macam persoalan baik secara tekhnis maupun non tekhnis dalam proses sertifikasi tersebut. Salah satu hambatan yang ditemui yaitu ada sejumlah aset peninggalan Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Koordinato Korsupgah KPK di Banten, Asep Rahmat Suwanda mengatakan, diharapkan target 40 bidang tanah di tahun ini bisa selesai agar pekerjaan tersebut tidak menumpuk di tahun selanjutnya. “Makanya kita inventarisir persoalannya, kita pun antisipasi target 2018,” kata Asep.
Asep mengakui penyelesaian aset milik pemerintah bukan persoalan mudah. Sejumlah hambatan dipastikan ada khususnya pada aset warisa Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Karena aset yang dipunyai pemprov penyerahan Jabar dulu gak disertai administrasi yang baik sehingga dokumen menjadi masalah,” ujar Asep.
Menurut Asep aset tanah belum tersertifikasi tersebut tersebar, yang pasti tanah tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan Pemprov Banten, misalnya Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), di Kecamatan Curug, Kota Serang.
“Kita gak usah lihat jauh-jauh yang jadi pusat pemerintahan pun masih bermasalah. Itu artinya masih ada masalah di depan kita,” ujarnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
