CILEGON – Pembangunan infrastruktur yang belum merata disebut menjadi salah satu faktor pengganjal berjalannya program keluarga berencana (KB) di Kota Cilegon.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon Heni Anita Susila.
“Iya betul. Kalau yang di Merak (Tamansari) itu daerah pinggiran dan terus terang saja itu masuknya permukiman kumuh. Dan ditunjuknya kampung KB, indikatornya adalah itu yang memenuhi prasyarat,” ujar Heni usai pelatihan konseling KB bagi pengelola KB se-Kota Cilegon, Senin (19/3).
Heni menjelaskan dari sembilan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kampung KB, dua merupakan wilayah yang tingkat kesadaran ber-KB-nya terendah. “Yang paling kurang itu di Pulomerak, Kampung Sawah, Kelurahan Tamansari dan di Cibeber, Cikerai. Akseptor KB-nya kurang. Partisipasi masyarakat untuk KB-nya kurang,” katanya.
Heni mengaku dari pelatihan yang digelar ini diharapkan para kader KB yang tersebar di 43 kelurahan di Kota Cilegon dapat mengajak calon akseptor KB untuk berpartisipasi mendukung program pemerintah yaitub dua anak lebih baik. “Kita sedang berusaha agar akseptor bertambah secara signifikan. Maka dibentuklah kampung KB ini,” ujarnya.
Kata Heni, selain faktor sarana infrastruktur, faktor ekonomi, sosial dan budaya serta agama juga menyebabkan masyarakat kurang minat dalam mengikuti program KB. “Kb suntik yang paling disukai, jangka pendek. Padahal kita inginnya KB yang jangka panjang seperti implan atau kb IUD (intra uterine device),” ucapnya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)
