SERANG – Seluruh pemilih yang datang ke TPS pada saat pencoblosan 27 Juni 2018 tetap diwajibkan membawa dan memperlihatkan KTP-el atau surat keterangan (suket) kepada KPPS. Kemudian, KPPS memverifikasi KTP-el atau suket tersebut ke daftar pemilih tetap (DPT) serta formulir C-6, surat pemberitahuan memilih.
Namun jika pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau suket kepada KPPS, mereka tetap diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan KPPS memastikan bahwa form C-6 yang dibawa sesuai dengan identitas pemilih yang bersangkutan.
Hal itu diungkapkan Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly MM dengan mengacu pada Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 574 tertanggal 8 Juni 2018. “Jadi SE 574, angka 2 huruf B, adalah jawaban atas diskusi selama ini tentang aturan yang mewajibkan pemilih membawa KTP-el atau suket. Jika pemilih tidak bawa identitas kependudukan dimaksud, dia tetap boleh nyoblos di TPS sepanjang KPPS memastikan C-6 nya sesuai. Ini kasuistik,” ujar Fierly, Minggu (10/6).
Kata dia, meskipun begitu, peraturannya tetap yakni pemilih wajib membawa dan memperlihatkan KTP-el atau suket ke TPS berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) masih tetap berlaku. “Pasal itulah yang mewajibkan pemilih membawa KTP-el atau suket. SE 574 hadir untuk memperkuat Peraturan KPU Nomor 8 dimaksud. Sekali lagi kami tegaskan, KPPS tetap wajib memeriksa KTP-el atau suket seluruh pemilih yang hadir ke TPS,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam SE 574 itu juga disampaikan kewajiban KPU kabupaten/kota untuk membentuk helpdesk pilkada serta berkoordinasi dengan Panwaslu tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Tim helpdesk pilkada itu nanti isinya KPU, Panwaslu, Disdukcapil, serta aparat keamanan TNI/Polri. “Sejak diterbitkan, SE 574 itu langsung kami sebar kepada seluruh PPK, PPS, KPPS, serta Panwaslu. Kami juga turun langsung ke bimtek tungsura KPPS untuk memastikan pemahaman terhadap SE itu utuh,” ujarnya. Kata dia, SE 574 juga sudah disampaikan kepada para ketua tim kampanye paslon.
Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono menegaskan, pihaknya akan mengawal penerapan SE 574 tersebut. Panwaslu saat ini sudah membekali Pengawas TPS untuk memastikan prosedur pemberian hak suara di TPS berlangsung benar.
“Titik rawan tahapan tungsura sudah kami petakan,” ujarnya. Antara lain berkaitan dengan pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS. “Prinsipnya jelas, seorang pemilih tidak boleh kehilangan hak pilihnya hanya gara-gara persoalan administratif lebih-lebih karena kelalaian penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Rudi mengatakan, pihaknya akan memastikan pemilih hanya sekali menggunakan hak pilih di sebuah TPS. Selain itu, tata kelola logistik di TPS juga harus benar dan tidak boleh kotak suara dibuka tanpa seizin pengawas. (nna/air/ags)
