CILEGON – Proses pemberian hak atau tanah atas lahan (konsensi) Pelabuhan Warnasari mulai memasuki tahap pengukuran. Proses pengukuran lahan dilakukan Senin (12/11) oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Cilegon dan disaksikan langsung oleh Direktur Operasional dan Komersil PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) Akmal Firmansyah dan sejumlah perwakilan Kantor Kesyahbandaran Otoritas dan Pelabuhan (KSOP) Banten.
Konsensi lahan dari PT PCM selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cilegon yang akan melakukan pembangunan pelabuhan kepada KSOP Banten sebagai perwakilan pemerintah pusat menjadi salah satu syarat dari pembangunan Pelabuhan Warnasari. Dari total lahan pelabuhan seluas 45 hektare, seluas 10 hektare yang akan dikonsensikan.
Direktur Operasional dan Komersil PT PCM Akmal Firmansyah menjelaskan, setelah proses pengukuran lahan selesai, PT PCM bisa melakukan tahapan selanjutnya termasuk memulai proses perjanjian konsensi dengan KSOP Banten. “Prinsipnya, supaya pembangunan Pelabuhan Warnasari dapat segera dimulai,” ujar Akmal usai pengukuran lahan.
Karena itu, ia berharap proses pengukuran lahan bisa selesai dengan waktu yang cepat dan tidak ada lagi kendala apapun dalam proses pembangunan pelabuhan yang sudah direncanakan sejak 2015 tersebut.
Di lokasi proyek Pelabuhan Warnasari, Pembantu Ukur pada Kantor BPN Kota Cilegon Asep Dedi menjelaskan, secara normatif, proses pengukuran hingga pemecahan Hak Pengelolaan (HPL) lahan tersebut selesai dalam waktu 14 hari.
Menurutnya, sejuah ini proses pengukuran lahan tidak mengalami kendala. Lahan yang akan dipecah untuk kepentingan sertifikat HPL seluas 10 hektare. “Patok-patok sudah terpasang. Kecuali ada patok yang di pinggir laut, sekarang juga sedang pasang. Nanti akan jadi peta bidang,” ujarnya.
Asep melanjutkan, area yang diukur oleh pihaknya dari bibir pantai hingga daratan sesuai dengan patok-patok yang telah ada. Sedangkan untuk area air bukan menjadi kewenangan BPN. “Pengukuran titiknya sesuai dengan pengajuan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan KSOP Klas I Banten Hotman Sijabat mengungkapkan, setelah sertifikat lahan yang dikerjasamakan telah dipecah, PT PCM diharapkan mengurus perizinan sisi laut. Hal itu perlu dipenuhi agar pembangunan trestle dan dermaga dapat dimulai.
Ia melanjutkan, setelah proses penghitungan oleh BPN selesai, KSOP pun akan melakukan pengecekan wilayah laut untuk disesuaikan dengan hasil dari BPN. Pengecekan wilayah laut dilakukan karena izin pembangunan pelabuhan tidak sebatas pada sisi darat, namun juga sisi laut. “Pengukuran sisi laut tetap dilakukan untuk menyesuaikan pengukuran lahan sisi darat,” ujarnya. (Bayu M/RBG)
