JAKARTA – Sinkronisasi dan sinergisme perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupatan kota harus dibangun untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Andika Hazrumy seusai menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis (9/5).
“Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota,” ujar Andika usai menghadiri pembukaan Musrenbangnas 2019 bersama seluruh gubernur se-Indonesia yang dibuka Presiden Joko Widodo di Hotel Shangri-La, Jakarta, melalui press release, Kamis (9/5).
Andika mengatakan, pembangunan di Banten dapat berjalan baik apabila dilakukan dengan perencanaan yang baik. Sebagai pemerintah daerah, pihaknya terus memperkuat sinkronisasi dan sinergisme perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Pelaksanaan Musrenbangnas 2019 yang akan berlangsung hingga 14 Mei tersebut bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, dengan tema peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas.
INFRASTRUKTUR DAN DEBIROKRATISASI
Sementara Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, Indonesia memiliki peluang masuk dalam lima negara dengan kekuatan ekonomi di dunia pada 2045. Masuknya Indonesia ke papan atas ekonomi dunia banyak diprediksi oleh berbagai lembaga. Namun, Jokowi menegaskan, jalan menuju hal tersebut tidak akan mudah. Terlebih jika persoalan-persoalan mendasar gagal diselesaikan. “Banyak negara yang terjebak middle income trap karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar yang ada di negaranya,” ujarnya.
Oleh karenanya, dia menekankan agar arah pembangunan harus disesuaikan menuju cita-cita tersebut. Jokowi menuturkan, persoalan besar pertama yang harus dibenahi adalah infrastruktur. “Tanpa ini jangan berpikir kita bisa masuk kelima, keempat ekonomi terkuat dunia. Enggak mungkin,” imbuhnya.
Dalam pembangunan infrastruktur, mantan gubernur Jakarta itu menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengoneksikan infrastruktur besar seperti tol, bandara, dan pelabuhan ke titik-titik produksi. Baik yang berkaitan dengan industri, wisata, pertanian atau perkebunan.
“Itu tugasnya daerah. Tugas kita ya membuat gede, yang tengah dan kecil adalah tugasnya daerah,” tuturnya.
Selain infrastruktur, persoalan lain yang harus diselesaikan adalah birokrasi yang gemuk. Jokowi mengatakan, reformasi birokrasi dan perampingan kelembagaan akan terus dilakukan dalam lima tahun ke depan. Soalnya, birokrasi yang gemuk membuat kebutuhan anggaran meningkat.
Di sisi lain, kata dia, kelembagaan yang gemuk membuat kerja birokrasi semakin lambat. Dalam hal perizinan misalnya, prosesnya masih banyak yang harus melewati banyak pintu. Imbasnya, proses investasi berjalan lambat.
“Ada satu, dua, tiga daerah ya sudah cepat, tapi belum 514 kabupaten kota dan 34 provinsi,” terangnya.
Terakhir, persoalan yang harus dituntaskan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan data yang dimiliki istana, 51 persen tenaga kerja Indonesia masih lulusan SD. Fakta tersebut sangat tidak ideal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Oleh sebab itu, Jokowi berkomitmen untuk melakukan upskilling atau reskilling terhadap tenaga kerja. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan ada jutaan tenaga kerja yang di-upgrade skill keterampilannya. “Lima tahun ke depan mohon maaf saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalonkan lagi. Jadi, apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan,” pungkasnya. (nna-jpg/alt/del/ira)
