SERANG – Sebanyak 150 desa di Kabupaten Serang segera menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 3 November mendatang. Calon kepala desa tidak dibatasi status domisili desa setempat. Artinya, warga pendatang bisa nyalon kades.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan, pilkades serentak akan diselenggarakan di 150 desa. Pencalonan hajat demokrasi masyarakat desa enam tahunan itu, dipastikan Rudi, terbuka bagi semua warga.
“Pilkades tidak dibatasi warga mana saja yang boleh nyalon selagi masih punya KTP (kartu tanda penduduk) Indonesia. Ini kan proses demokrasi, dampaknya, nanti kita lihat saja seperti apa,” ujar Rudi kepada wartawan di halaman Pemkab Serang, Rabu (31/7).
Ketentuan memperbolehkan warga pendatang mencalonkan diri pada pilkades, kata Rudi, diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128 tahun 2016 yang membatalkan persyaratan syarat domisili calon kepala desa pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Keluarnya SK buah hasil gugatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kepada MK yang meminta calon kades tidak dibatasi domisili.
“Jadi, walaupun orang Jakarta atau orang Papua bisa nyalon kades di Kabupaten Serang,” tegas pria berkumis tebal itu.
Kata Rudi, pihaknya sudah melakukan persiapan pembentukan panitia pilkades tingkat kabupaten. Panitia juga akan dibentuk di tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Pihaknya sudah mengusulkan pilkades serentak sebesar Rp23 miliar.
“Saat ini baru dianggarkan Rp17 miliar, masih kurang Rp6 miliar. Nanti kita akan efisiensikan lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin menilai, tidak dibatasinya persyaratan domisili calon kades tidak akan menimbulkan konflik di masyarakat.
“Dulu memang harus domisili setempat. Sekarang seperti bupati dan gubernur, mau orang mana saja bisa, asalkan warga negara Indonesia,” katanya.
Lantaran itu, politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu mengingatkan, kepanitiaan Pilkades harus benar-benar oleh orang-orang independen. Terutama panitia tingkat desa. Jangan sampai perangkat desa dijadikan panitia pilkades karena akan ada kecenderungan mendukung petahana.
“Kalau ternyata yang didukungnya ini kalah, bisa jadi dia diganti calon kades yang menang,” tandasnya. (jek/zai/ags/ags)
