SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik tidak hanya berdampak pada fiskal daerah, tetapi juga dinilai menimbulkan persoalan keadilan serta ancaman bagi industri otomotif konvensional.
Anggota DPRD Banten, Budi Prajogo, menilai insentif tersebut cenderung hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, yakni masyarakat yang mampu membeli kendaraan listrik.
“Secara prinsip keadilan, ini tidak memberikan atmosfer yang baik. Yang menikmati justru kelompok mampu, sementara pengguna kendaraan berbahan bakar fosil tetap membayar pajak,” ujarnya, Selasa, 28 April 2026.
Padahal, lanjutnya, baik kendaraan listrik maupun kendaraan berbahan bakar fosil sama-sama menggunakan infrastruktur jalan yang dibangun dari pajak.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap industri otomotif. Pergeseran menuju kendaraan listrik dinilai mulai memukul sektor otomotif berbasis bahan bakar fosil.
“Sudah ada showroom yang tutup dan berganti merek. Tinggal menunggu waktu pabrikan juga terdampak,” katanya.
Jika kondisi ini terus berlanjut, ia mengingatkan potensi munculnya gelombang pengangguran baru akibat melemahnya industri otomotif konvensional.
“Ini bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai transisi ke kendaraan listrik tetap perlu didorong. Namun, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek keadilan, keberlanjutan industri, serta dampaknya terhadap ekonomi daerah.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.
Editor: Agus Priwandono
