SERANG – Di depan Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN), Gubernur Wahidin Halim mengaku belum puas soal kepegawaian. Lantaran ia masih belum memiliki diskresi, otoritas, dan keleluasaan untuk menata kepegawaian di Banten.
WH mengaku belum puas sejak dilantik pada Mei 2017 atau hampir tiga tahun. “Saya setuju dengan sistem merit karena berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, tidak ada nepotisme, kesukuan. Itu saya setuju. Saya tidak mengenal hubungan keluarga, sogok-menyogok,” ujar WH dalam Sosialisasi Pembinaan Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten dan Pencanangan Gerakan Membangun Sistem Merit (Gema si Merit) di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (4/3).
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Karena setuju dengan prinsip itu, Pemprov Banten melakukan seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan kepala dinas. Panitia seleksi (pansel) pun diberi keleluasaan. “Siapa yang dapat nilai tinggi (yang ikut open bidding-red) saya angkat,” tegas mantan walikota Tangerang ini.
Namun, lanjut WH, harus ada kemerdekaan bagi kepala daerah untuk menentukan siapa yang diangkat. Sebagai Gubernur, ia membutuhkan pegawai yang berkualitas, berpotensi, dan kompeten. Apabila pegawainya pintar maka tugasnya sebagai kepala daerah tidak berat. “Berikan ruang kepada Gubernur dan pansel untuk melahirkan orang yang mengikuti open bidding memenuhi syarat,” tandas alumnus UI ini.
Saat enam bulan pertama menjabat, dirinya tidak boleh mengangkat kepala dinas. Pelaksanaan delapan aksi pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu cara untuk melihat kinerja kepala dinas.
Pada kesempatan itu, WH juga menyinggung soal rekomendasi Gubernur dalam pengangkatan sekretaris daerah dan kenaikan pangkat jabatan di kabupaten kota. Menurutnya, jika rekomendasi Gubernur tidak bersifat prinsip lebih baik tidak dilakukan. “Berikan diskresi atau keleluasaan kepada bupati walikota untuk mengangkat sekretaris daerah. Kenaikan pangkat cukup bupati walikota atau sekretaris daerah. Kalau Gubernur terlalu lama,” terangnya.
Sementara itu, Komisioner KASN Mustari Irawan sebagai Pokja Sistem Merit Wilayah II mengatakan, sistem merit menjadi program nasional terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan maju. Pihaknya melakukan pembinaan dan penilaian atas penyelenggaraan sistem merit.
Kata dia, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.
Kata dia, semua pemerintah kabupaten kota sudah menerapkan sistem merit meskipun belum sempurna. Pemprov Banten juga sudah melaksanakan tapi masih dilakukan secara internal dan belum dilaporkan ke KASN. Dari semua daerah, sistem merit yang sudah baik yakni Kota Tangerang dan Kota Bogor.
MEMBANTU KEPALA DAERAH
Terkait pernyataan WH yang mengaku tidak ada otoritas, ia mengatakan, sebetulnya sistem merit membantu kepala derah untuk mencari ASN yang berkualitas. Kalau dulu, kepala daerah bisa dengan mudah memberhentikan yang tidak disukai. “Sekarang tidak bisa seperti itu. Karena sudah ada aturannya,” terang Mustari.
Dalam proses open bidding, lanjutnya, kepala daerah tetap punya otoritas untuk memilih dari tiga yang terbaik. “Kepala daerah mau pilih yang mana terserah,” tegasnya.
Kata dia, untuk memastikan open bidding berjalan on the track, KASN juga kerap turun untuk mengetahui kondisi open bidding. Apabila saat tes wawancara jumlah pansel yang hadir tidak seluruhnya, maka pihaknya minta diulang. Selain itu, jenis pertanyaan yang diajukan ke seluruh peserta harus sama untuk satu jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengaku pihaknya sudah menerapkan sistem merit. “Gubernur mencari orang yang punya kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Dan itu sudah sesuai dengan sistem merit. Keinginan Pemprov mengarahkan ke sistem merit,” tuturnya.
Kata dia, sistem merit yang sudah dilaksanakan di Pemprov belum dilaporkan karena belum di-launching oleh KASN. “Sekarang kan baru dimulai. Tapi soal semangat sudah nyambung. Kita siap dan mengawali,” terangnya. Kalau sistem merit sudah ditempuh, ia mengaku tidak perlu ada lagi open bidding karena calon-calon pejabat baik Pratama maupun Madya, dapat diambil dari pejabat eselon III yang sudah disiapkan. (nna/alt/ags)
