MK Terima Gugatan Pilkada Tangsel dan Pandeglang

SERANG-Penetapan pemenang Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pandeglang ditunda. Hal itu dikarenakan Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan hasil pilkada di dua daerah tersebut.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, gugatan hasil pilkada di Kabupaten Pandeglang dan Tangsel diterima oleh MK. “Tinggal menunggu jadwal sidang,” ujar Didih melalui telepon seluler, kemarin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kepastian gugatan berlanjut itu tertuang dalam akta registrasi perkara konstitusi (ARPK). Untuk gugatan Pilkada Tangsel diterbitkan ARPK Nomor 115/PAN.MK/ARPK/2021 yang diterbitkan Senin (18/1). Akta itu telah tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020 dengan nomor registrasi perkara 115/PHP.KOT-XIX/2021. Perkara itu diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1 yaitu Muhammad-Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo. Sementara termohon dalam perkara ini adalah KPU Kota Tangsel.

Sementara untuk gugatan hasil Pilkada Pandeglang tertuang dalam ARPK nomor 74/PAN.MK/ARPK/01/2021 yang juga diterbitkan Senin (18/1). Gugatan  terdaftar di BRPK dengan nomor perkara 74/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon dalam gugatan adalah paslon nomor urut 2 yaitu Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tammy. Termohon adalah KPU Kabupaten Pandeglang.

Didih mengakui, ARPK kedua gugatan terhadap hasil pilkada sudah keluar.  “Itu merupakan hak paslon dan dijamin oleh undang-undang,” terangnya.

Kata dia, Bawaslu telah menyiapkan keterangan sesuai pokok aduan. Keterangan yang sudah disiapkan Bawaslu itu akan disetor ke Bawaslu RI untuk kemudian diserahkan ke MK. “Apa yang ditulis di keterangan merupakan hasil pengawasan Bawaslu,” ungkap Didih.

Ia mengatakan, apabila hasil pilkada tak digugat, penetepan pemenang bisa dilakukan. Hal itu mengacu Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020. Pada pasal 52 ayat 5 berbunyi, penetapan sebagaimana dimaksud  pada ayat 4 dilakukan paling lama satu hari setelah MK melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Kemudian, Didih menerangkan, pada ayat 6 berbunyi, dalam hal terdapat pengajuan permohonan  perselisihan hasil pemilihan kepada MK, penetapan paslon  terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan paling lama tiga hari setelah salinan putusan MK diterima.

Terpisah, Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang Ahmadi mengatakan, telah menerima informasi terkait gugatan hasil Pilkada Kabupaten Pandeglang. Atas gugatan tersebut, pihaknya menghormati proses yang telah dilakukan oleh tim hukum paslon.

Terhadap gugatan itu, ia mengaku akan melakukan sejumlah persiapan guna menghadapi sidang di MK.  (nna/alt)