RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota Tangerang Selatan berpacu dengan waktu untuk menanggulangi bencana, sebab anggaran ketanggap daruratan sampai kini belum cair.
Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pihaknya masih mempercepat pencairan anggaran penanggulangan bencana melalui Belanja Tidak Tetap (BTT). Anggaran tersebut diambil dari APBD Perubahan yang kemungkinan disahkan Oktober ini.
“Saya meminta penggunaan BTT untuk penanggulangan bencana dipercepat,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi tertutup di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Serpong, Senin, 10 Oktober 2022.
Menurut Benyamin, pencairan BTT untuk penanggulangan bencana ini juga harus ada dasar hukumnya. Sebab itu pihaknya harus menetapkan payung hukum berupa Keputusan Walikota (Kepwal) sebelum mencairkan BTT.
“Karena untuk mencairkan BTT dalam ketanggap daruratan harus ada payung hukumnya dulu. Tapi kalau menetapkan saja perlu waktu seminggu, itu kelamaan. Saya meminta satu hari selesai. Gimana caranya, silakan dirumuskan,”ujarnya.
Benyamin mengatakan, BTT nilainya Rp5,8 miliar yang akan digunakan untuk keperlaun penanggulangan bencana.
Ia juga mengakui terdapat kesulitan saat menanggulangi bencana banjir, karena banyak kasus, di daerah pusat bajir asetnya bukan milik Pemkot Tangsel.
“Seperti di Bambu Apus, itu kan tanah pribadi, ada juga jalan nasional. Tapi bencananya ada di kita. Nah ini gimana caranya bisa cepat ditanggulangi. Itu saya juga minta dirumuskan juga,”jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana Tugas BPBD Kota Tangsel Bani Khosyatullah mengatakan, BPBD menjadi pusat komando penanggulangan bencana. BPBD juga menjadi leading sector dalam koordinasi antar dinas-dinas bersama-sama menanggulangi bencana.
Menurutnya, sesuai arahan Walikota dalam rakor tadi, pihaknya akan menginventarisir alat-alat penannggulangan bencana, memperbaiki atau membeli lagi. “Kecepatan penanganan bencana ini yang ditekankan pimpinan,” jelasnya.
Reporter: Syaiful Adha.
Editor : Aas Arbi
