SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sebanyak empat anggota Polda Banten dan jajaran diberikan sanksi berupa pemecatan selama tahun 2022.

Pemecatan dilakukan karena anggota tersebut melakukan pelanggaran berat dan tidak bisa ditolerir.

“Pada tahun 2022 terdapat empat personel yang di PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat-red). Jumlah ini menurun tiga personel jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak tujuh personel,” ujar Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga saat ekspos akhir tahun di Mapolda Banten, Jumat 30 Desember 2022.

Shinto mengungkapkan, pemecatan anggota tersebut karena terkait tindak pidana umum (tipidum). “Pelanggarannya terkait kasus pidana umum,” ujar mantan Kapolres Gowa, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) tersebut.

Shinto menjelaskan, Sebanyak 207 anggota Polda Banten dan jajaran melakukan pelanggaran selama tahun 2022. Dari ratusan kasus tersebut, terdapat enam perkara asusila dan 25 kasus narkoba yang dilakukan anggota.

“Pada tahun ini ada enam anggota yang melakukan pelanggaran asusila. Pada tahun 2021 ada tiga anggota (terjerat perkara asusila-red),” ungkapnya.

Silitonga mengatakan, jika dibandingkan pada tahun 2021 jumlah pelanggaran personel mengalami peningkatan 28 kasus atau 15,6 persen. “Pada tahun 2021 ada 179 kasus,” ujarnya.

Shinto menjelaskan pelanggaran disiplin personel didominasi karena meninggalkan tugas. Jumlahnya sebanyak 25 kasus. Sedangkan pelanggaran kode etik didominasi ketidakprofesionalan dalam pelayanan sebanyak 37 kasus.

“Terkait penyalahgunaan narkoba sebanyak 25 kasus. Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 34 kasus,” kata Shinto.

Shinto mengungkapkan, Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho telah memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) untuk menindak tegas anggota yang bermasalah.

“Bapak Kapolda Banten telah memerintahkan tegas Bidpropam untuk tidak mentolerir pelanggaran personel, lakukan penegakkan hukum dengan tegas,” ungkap Shinto.

Kapolda diakui Shinto sangat mengapresiasi masyarakat yang telah ikut dalam mengawasi perilaku personel sebagai kontrol sosial. “Kapolda Banten mengapresiasi masyarakat yang ikut mengawasi perilaku personel,” tutur alumnus Akpol 1999 tersebut (*)

Reporter: Fahmi Sa’i