SERANG, RADARBANTEN.CO.ID-Ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang pada Selasa, 6 Juni 2023. Aksi yang melibatkan berbagai serikat buruh di Banten itu juga diikuti oleh Partai Buruh. Bahkan, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Makamah Partai Buruh Riden nampak hadir dalam aksi itu.
Aksi itu ditanggapi oleh Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Serang Raya (Unsera) Ahmad Sururi. Katanya, jelang Pemilu 2024, idealisme Partai Buruh jadi pertaruhan di antara tetap memperjuangkan nasib para kaum buruh, atau berkampanye politik.
“Iya, idealisme Partai Buruh diuji di tahun politik,” ujar Sururi kepada RADARBANTEN.CO.ID, Rabu, 7 Juni 2023.
Menurutnya, Partai Buruh memiliki modal politik yang cukup kuat pada Pemilu 2024 nanti. Terlebih, hampir 60 juta warga Indonesia adalah kelas pekerja. Namun, katanya, berdasarkan sejarah tiga kali ikut dalam pemilu, Partai Buruh tidak pernah menembus syarat untuk memperoleh kursi di DPR. Hal itu disebabkan adanya perpecahan diantara kaum buruh yang masih tidak terorganisir secara jelas.
“Dengan modal sumber daya manusia yang besar, hampir 60 juta di Indonesia adalah kelas pekerja, mestinya partai buruh dapat solid dan naik kelas dari partai kelas low (rendah) menjadi partai kelas middle (menengah) atau kelas Top (atas) dalam meraih suara elektoral di Pemilu 2024,” katanya.
“Ini menjadi tantangan elektoral bagi partai buruh yang selama ini kurang maksimal akibat adanya perpecahan dan ketidaksolidan buruh,” tambahnya.
Selain memiliki SDM yang banyak, Partai Buruh juga miliki modal politik lain, yakni isu Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang mana Partai Buruh bisa menempatkan diri untuk menolak Undang-undang yang dinilai merugikan kaum buruh itu guna menarik simpatistan bagi para kaum buruh.
“Jika kita ingat tahun 2021, partai Buruh kembali bangkit dan merespon pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR yang dianggap merugikan buruh sehingga memang wajar jika tuntutan penolakan terhadap UU Cipta Kerja menjadi isu utama yang terus diangkat partai Buruh,” ujarnya.
Selain isu Omnibus Law Cipta Kerja, masih ada isu-isu yang bisa diangkat misal soal upah, BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, dan jam kerja buruh.
“Jadi sangat bisa isu-isu itu menjadi kekuatan dan modal politik, jika Partai Buruh mampu terus membangun kesadaran kolektif kolegial buruh, simpati dan empaty, keberpihakan, mandiri dan independen,” terangnya.
Katanya, kaum buruh melalui Partai Buruh harus menyatukan pandangan dan suara jika ingin berperan dalam Pemilu 2024 nanti. Para buruh, tentunya harus dapat memilih pihak yang berada dan mendukung kaum buruh.
“Membangun strategi dengan politik gagasan yang ideal bagi kepentingan Buruh, berkomitmen dan tidak terpengaruh terhadap kepentingan politik jangka pendek harus menjadi prioritas bagi Buruh dan Partai Buruh, ” ucapnya.
Ia menyebut, Buruh dan Partai Buruh harus konsisten mendukung Capres di Pemilu 2024 yang merepresentasikan kepentingan Buruh dan menolak Capres yang berpotensi bersebrangan dan tidak mereprsentasikan kepentingan Buruh.
“Iya harus berperan. Jangan hanya jadi follower atau pengikut penguasa saja. Bargaining position Buruh, itu yang penting,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor : Merwanda
