LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID- Penolakan dan pembongkaran yang dilakukan oleh pedagang terhadap pagar penutup di perlintasan kereta dekat Pasar Rangkasbitung merupakan keresahan pedagang karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak tidak memberikan solusi.
Terkait dengan aksi warga tersebut, Analis Politik dan Kebijakan Publik dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai keputusan Pemkab Lebak dan PT KAI sudah menunjukkan tidak ada koordinasi.
“Saya berpendapat begini, pertama dengan kejadian ini, menunjukkan bahwa koordinasi, komunikasi dan kerja sama antara PT KAI dengan Pemkab Lebak menurut saya tidak baik dan tidak harmonis,” katanya kepada Radar Banten, Kamis, 10 Agustus 2023.
Diungkapkannya, ketidakharmonisan dan kurangnya koordinasi tersebut dibuktikan dengan adanya penolakan dari warga yang merasa dirugikan.
“Itu buktinya, ada sebuah kebijakan yang akhirnya menolak. Warga merasa dirugikan begitu, sungguh disayangkan bahwa pemerintah dan BUMN yang sama-sama punya negara, tetapi tidak menjalankan koordinasi dengan baik,” ungkapnya.
Adib menegaskan, dengan penolakan tersebut, menunjukkan bahwa Pemkab Lebak tidak mempunyai solusi terhadap penutupan jalan tersebut.
“Saya kira dengan penolakan warga, terbukti dengan jelas bahwa Pemkab Lebak ini tidak punya solusi. Jangan main asal tutup doang dong, tetapi solusi warga bagaimana,” tuturnya.
Lebih lanjut, Adib menyampaikan, tidak ada keberpihakan Pemkab terhadap pedagang, UMKM, masyarakat kecil sehingga aksi penolakan tersebut muncul dari warga.
“Sehingga ketika akses ini ditutup mereka merasakan dirugikan. Dengan jelas Pemkab ini tidak ada solusi seharusnya sebelum ditutup kan dianalisa, apa yang bakal terjadi, apakah ini akan menutup akses warga, akan mematikan pedagang, bagaimana lalu lintasnya,” ucapnya.
Ditambahkannya, jadi di sini bisa dilihat, bahwa penataan pada pasar saja masih amburadul. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Lebak punya solusi. Jika mereka punya solusi yang baik mereka tidak ada ditolak oleh warga.
“Warga pasti akan senang, apalagi perlintasan kereta ini membahayakan bagi nyawa orang, ini saya kira Pemerintah Kabupaten Lebak abai dan tidak punya solusi dan keberpihakan kepada rakyat kecil ini agak kurang, alih-alih yah biasa pemerintah melakukan pendekatan kepada kekuasaan, jadi atas nama aturan lah, inilah, akhirnya warga yang dirugikan gitu,” ujarnya.
Reporter : Nurandi
Editor : Aas Arbi
