PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Warga Dekat Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang memiliki kesiapan untuk mengelola dana bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Adapun BPDLH merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyediakan fleksibilitas pengelolaan dana, baik penghimpunan dana dari berbagai sumber pendanaan hingga penyaluran dana kepada kementerian atau lembaga, badan usaha.
BUMDes Bandung memiliki kesiapan mengelola dana bergulir BPDLH setelah mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN.
Kepala Desa Bandung Wahyu Kusnadiharja mengatakan, selalu berusaha menjadi lebih baik, merupakan kunci untuk menjadi sukses.
“Beranjak dari potensi yang ada di Desa Bandung yaitu adanya hutan pandan duri warisan leluhur maka Desa Bandung dengan pembimbingan dari PKN STAN, menjajaki mengakses dana bergulir dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Sebuah BLU di bawah Kementerian Keuangan,” katanya kepada RADARBANTEN.CO.ID, Jumat, 11 Agustus 2023.
Sebuah hal baru memang selalu tidak mudah, namun menjadi yang pertama ada sebuah prestasi. BUMDes yang menjadi penyalur dana bergulir BPDLH hingga saat ini belum ada, maka beranjak dari tekad untuk mencoba maka BUMDes Warga Dekat membulatkan tekad menjalin komunikasi dengan BPDLH untuk bisa mengakses produk dari BPDLH tentang dana bergulir. BLU BPDLH merupakan sebuah institusi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.
“Setelah mempelajari beberapa hal khususnya pembiayaan yang disediakan oleh BPDLH, maka dengan pendampingan dari PKN STAN, Desa Bandung memberanikan diri untuk mengajukan audiensi dengan BPDLH. Komunikasi pertama dilakukan melalui online, dan selanjutnya di lakukan secara langsung hadir di Kantor BPDLH di Jakarta,” katanya.
Wahyu menjelaskan, kondisi hutan pandan duri di desanya yang pada awalnya 60 hektare pada saat ini tinggal 14 hektare. Dengan semangat untuk menghijaukan desa dan meningkatkan kesejahteraan warga perajin pandan, Pemerintahan Desa Bandung bertekad untuk mewujudkan penghutanan kembali pandan duri di Desa Bandung.
“Pada saat ini petani dan pengrajin anyaman pandan di desa Bandung telah bekerjasama dengan BUMDes untuk kegiatan simpan pinjam dan pemasaran produk. Desa Bandung berharap dengan adanya penanaman pandan duri yang lebih luas ke depannya bisa meningkatkan pendapatan pengrajin pandan dan membesarkan BUMDes,” katanya.
“Apalagi dengan adanya dukungan dana bergulir dari BPDLH yang dikerjasamakan dengan BUMDesa maka diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan pengrajin dan BUMDes. Selain ingin mengakses dana bergulir, Desa Bandung juga berharap bisa mendapatkan hibah dari BPDLH untuk penghutanan kembali lahan warga untuk ditanami pandan duri dan kopi,” katanya.
Tim BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan, pihaknya memiliki instrument pembiayaan yang bisa diakses oleh BUMDes atau koperasi maupun lembaga keuangan lainnya untuk menjadi penyalur dana bergulir. “Selama ini penyaluran dana bergulir selain melalui lembaga penyalur, juga dilakukan langsung kepada debitur,” katanya.
Utuk Desa Bandung bisa di lakukan secara simultan melalui langsung ke debitur maupun melalui BUMDes. Kalau melalui BUMDes tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
“BPDLH sangat berharap memang ada perikatan atau perjanjian antara BPDLH dengan BUMDes sebagai penyalur dan debitur sehingga dana bergulir ini bisa dikelola secara lestari dan lancar. Bisa lestari kalau lancar, bisa lancar kalau lestari,” katanya.
Kata Joko, tim dari BPDLH sesuai dengan regulasi dan SOP yang ada akan mengupayakan menyalurkan dana bergulir.
“BPDLH juga berterimakasih kepada PKN STAN agar berkenan untuk melakukan pendampingan bagi pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana bergulir ini,” katanya.
BUMDes sebagai penyalur dan debitur memang perlu didampingi agar dana yang disalurkan bisa digunakan dengan baik. Sehingga bisa bergulir baik di desa tersebut maupun ke daerah-daerah lain Karena dana bergulir ini adalah dana dari pemerintah dan memang untuk digulirkan.
“Maka pihak desa yakni, BUMDes Debitur harus benar-benar bertangungjawab dan berkomitmen untuk kelancaran program ini. Saya berharap kalau ploting di Desa Bandung ini berhasil, saya berharap model kerja sama antara BPDLH, PKN STAN, BUMDes dan Debitur ini bisa ditularkan atau diimplementasikan di daerah-daerah lainnya,” katanya.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PKN STAN Dyah Purwanti, menyatakan kegiatan ini merupakan upaya mengkonkretkan MoU antara PKN STAN dengan BPDLH pada level implementasi yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Tim dosen dari SDGs Desa Center PKN STAN yang turut hadir pada kegiatan tersebut. Selanjutnya menyampaikan paparan tentang peran PKN STAN untuk mendukung dan mensukseskan program ini,” katanya.
Dyah menjelaskan, bentuk kongkret dari PKN STAN diantaranya melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes hingga audit KAP (Kantor Akuntan Publik). Selain itu apabila program ini memang benar-benar berjalan nantinya PKN STAN bekerjasama dengan BPDLH dan mitra terkait lainnya akan melakukan literasi keuangan kepada Penyalur maupun debitur.
“Dengan pendampingan ini diharapkan agar dana bergulir tersebut bisa Lestari dan lancar. Pada bagian akhir diskusi disepakati bahwa akan ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut yaitu tim teknis dari BPDLH untuk melakukan asesmen kepada calon debitur maupun penyalur atas kelayakan penyaluran dana bergulir,” katanya.
Selain itu juga akan dilakukan kajian terkait skema BUMDes untuk menjadi penyalur dana bergulir BPDLH. Regulasi yang ada akan dikoordinasikan oleh BPDLH dengan Kemendes PDTT dan pihak-pihak terkait.
“Sehingga ke depan ada payung hukum skema BUMDes yang layak untuk bisa menjadi mitra penyalur dana bergulir BPDLH,” katanya.
Reporter : Purnama Irawan
Editor: Merwanda
