PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) bekerja sama dengan Kepolisian telah berhasil mengamankan sebanyak 345 senjata api atau senpi jenis locok.
Penyitaan senpi locok ini dilakukan dalam sebuah operasi gabungan di lima kecamatan di sekitar kawasan TNUK di Kabupaten Pandeglang.
Menurut Kepala Balai TNUK, Ardi Andono, sepanjang Juli hingga Agustus 2023, operasi gabungan berhasil menyita 345 senpi jenis locok.
“Penyitaan ini dilakukan menyusul adanya indikasi kegiatan perburuan satwa dilindungi dengan menggunakan senjata locok di kawasan TNUK,” ungkapnya melalui rilis tertulis, Kamis, 7 Desember 2023.
Ardi menjelaskan bahwa senjata locok atau yang dikenal juga sebagai bedil locok, merupakan jenis senjata api atau senapan lontak yang pada masa lalu populer antara abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-19.
“Senapan lontak hanya mampu melakukan satu tembakan setelah diisi amunisi bola timah dan mesiu, diisi dari depan moncong laras senapan,” tuturnya.
Meskipun dahulu senjata ini digunakan untuk keperluan peperangan, namun dengan munculnya senapan yang lebih akurat dan memiliki sistem isi ulang yang lebih cepat, peran senjata ini tergeser.
Di Indonesia, kepemilikan senjata api diatur dengan jelas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
Warga sekitar kawasan TNUK mengakui, penggunaan senpi locok untuk berburu hama pengganggu seperti babi hutan, padahal ada metode lain yang dapat digunakan tanpa harus menggunakan bedil locok.
“Penggunaan bedil locok juga berpotensi disalahgunakan sebagai alat berburu satwa lain di kawasan TNUK, terutama Badak Jawa yang merupakan satwa yang dilindungi dan hanya ada di kawasan tersebut,” paparnya.
Ardi menegaskan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, secara tegas melarang aktivitas perburuan satwa dilindungi tersebut.
“Di dalam Pasal 50 ayat (2) mengatur larangan terhadap tindakan yang dapat membahayakan atau memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup,” jelasnya.
“Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk mematuhi undang-undang yang ada,” tutupnya. (*)
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Agus Priwandono
