SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut jika saat ini pihaknya tengah melakukan proses ground checking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Data ini dimutakhirkan guna memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran sehingga efektif menekan kemiskinan. Yang mana, Kemensos menggunakan DTSEN ini sebagai acuan penyaluran bansos kepada masyarakat yang membutuhkan.
Mensos tidak menampik fakta di lapangan bahwa masih ada data penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Karenanya dengan adanya DTSEN ini justru menjadi sarana pemerintah daerah dalam memperbaiki data agar lebih akurat.
“Ketika DTSEN ini jadi, maka terlihat (penerima bansos) banyak tidak tepat sasaran. Sekarang yang harus kita lakukan adalah perbaiki data itu agar bantuan tepat sasaran,” kata Gus Ipul saat menghadiri kegiatan Dialog Bersama Pilar Sosial Banten, Rabu 19 Maret 2025.
Dalam proses pemutakhiran DTSEN ini pihaknya turut melibatkan pendamping PKH di seluruh Indonesia. Nantinya, PKH bersama BPS dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat akan mengoreksi data penerima bantuan, khususnya mereka yang tidak seharusnya mendapatkan bansos seperti masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah hingga atas atau kategori desin 5 sampai 10.
“Besok saya kasih kesempatan untuk mengoreksi data yang tidak tepat sasaran itu, Pemda bersama pendamping PKH. Sasarannya kita fokuskan sekarang ke data yang tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Selain pemutakhiran data, hal lain yang ditekankan Gus Ipul adalah pentingnya mendorong para penerima bansos untuk dapat graduasi keluar dari kemiskinan.
“Jadi idealnya maksimal itu lima tahun (menjadi penerima bansos) kecuali lansia dan disabilitas. Nanti saya akan buat peraturan menteri maksimal lima tahun,” ujar Gus Ipul.
Dilain sisi, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, menyebut jika uji petik DTSEN ini selaras dengan visi pemerintahannya yakni Banten Maju.
Andra Soni mengamini pernyataan Mensos selama ini data orang miskin kita banyak yang belum sempurna.Sehingga keluhan masyarakat bahwa pemberian bantuan sosial tidak tepat sasaran.
“Itu terbukti setelah peralihan dari DTKS menjadi DTSEN, dimana kalau DTSEN kita sampai bisa mengakses diri kita sendiri. Apakah kita masuk di desil 1 atau sampai dengan desil 10,” ujar dia.
Oleh karenanya, Andra menegaskan Pemerintah Provinsi Banten turut memberikan dukungan untuk mencapai progres 100 persen pemutakhiran uji petik DTSEN di wilayahnya. Menurutnya, peran pendamping PKH sangat besar sebagai garda terdepan dalam memberikan data yang akurat.
“Kami siap berkolaborasi dan siap gaspol untuk menggraduasi kemiskinan di Provinsi Banten,” pungkasnya.
Editor: Abdul Rozak
