SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Sebanyak 68 ribu warga Kabupaten Serang atau sekitar 4,51 persen masuk dalam kategori miskin.
Jumlah tersebut berdasarkan data hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang yang dilakukan tahun 2024 lalu. Jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 0,34 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan salah satu faktor utama yang mengakibatkan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Serang dikarenakan tingginya angka pengangguran terbuka (TPT).
“Dari data BPS TPT kita tinggi. Jadi tidak semua usaha produktif diminati oleh pencari kerja. Ditambah paradigma jika bekerja itu di pabrik sehingga menyebabkan angkanya tinggi,” katanya kepada Radar Banten pada Senin 18 Agustus 2025.
Menurutnya, semua orang di Kabupaten Serang harus memiliki penghasilan baik bekerja di sektor formal maupun informal.
Untuk itu, lanjut Najib, pihaknya berupaya untuk menyiapkan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan untuk warga Kabupaten Serang baik melalui sektor formal maupun informal. Sehingga, nantinya dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Serang.
“Yang informal itu adalah pertama penguatan UMKM. Yang kedua peningkatan kegiatan vokasi yaitu pelatihan-pelatihan untuk pemuda. Jadi supaya mereka berpeluang berekonomi itu bisa bisa tercipta setelah mereka mengikuti pelatihan-pelatihan itu,” ujarnya.
Berbagai pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill agar pemuda mampu berwirausaha dinilai sangat penting lantaran perusahaan-perusahaan di Kabupaten Serang tidak akan mampu menampung seluruh lulusan di pabrik.
“Kita juga lakukan penguatan untuk para pengurus Kopdes merah putih agar mereka dapat melakukan bisnis sesuai dengan potensinya,” ujarnya.
Najib mengatakan, di tahun 2026 nanti, pihaknya akan memaksimalkan melakukan pelatihan untuk UMKM di Kabupaten Serang. Selain itu, pihaknya juga akan menggencarkan pelatihan-pelatihan vokasi setiap tahunnya.
“Target kita untuk vokasi di tahun 2026 minimal 2.000 orang. Empat atau lima dinas sedang menyusun kurikulum apa yang dibutuhkan untuk strategi tersebut. Nanti baru dilaksanakan MoU antara Ibu Bupati dengan Dirjen Vokasi dari Kemenaker,” pungkasnya.
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor: Agung S Pambudi
