CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Gerindra, Faturohmi, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot Cilegon) untuk berhati-hati melanjutkan rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU).
Peringatan itu disampaikan Faturohmi menyusul pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin, 8 September 2025.
Menurutnya, rencana kerja sama Pemkot Cilegon dengan pihak ketiga dalam pembangunan JLU berpotensi menimbulkan masalah, jika aspek administratif tidak dipenuhi sesuai prosedur.
“Nah, kemarin kita soroti perihal jangan sampai ada potensi secara administratif tidak terpenuhi secara prosedur,” kata Faturohmi kepada Radarbanten.co.id melalui sambungan telepon, Selasa, 9 September 2025.
Ia menegaskan, peraturan mengenai mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Karena itu, Pemkot Cilegon harus cermat agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
“Tentu, prinsipnya pembangunan JLU ini cukup baik untuk dilanjutkan, tapi unsur kehati-hatian bagi pemerintah daerah juga sangat penting. Jangan sampai di kemudian hari jadi beban, baik kepada kepala daerah maupun DPRD. Kami hanya mengingatkan itu,” ujarnya.
Faturohmi meminta Pemkot Cilegon tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait proyek strategis tersebut.
Ia menekankan perlunya kajian mendalam yang komprehensif dari sisi perencanaan, regulasi, maupun kemampuan fiskal daerah.
“Secara administratif harus terpenuhi, secara perundang-undangan harus terpenuhi, dan tentu harus melihat kemampuan fiskal daerah karena ini akan menjadi beban di APBD tahun selanjutnya. Apalagi sebagian dalam bentuk pinjaman pihak ketiga,” jelasnya.
Dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2026, lanjut dia, belanja modal tercatat di atas Rp 300 miliar. Sebagian besar dari anggaran belanja modal itu diprediksi akan diarahkan untuk proyek JLU.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada pembangunan infrastruktur lain yang juga penting bagi masyarakat.
“Prediksi kami, ini akan mengganggu pembangunan infrastruktur lain. Tapi yang paling penting, intinya kita minta dicermati, jangan sampai grasak-grusuk,” tandasnya.
Editor: Agus Priwandono
