JAKARTA, RADARBANTEN.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Selain itu, Pemda juga diminta menyusun strategi peningkatan ekonomi guna mengantisipasi pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Artikel ini dikutip dari disway.id, yang melaporkan arahan Mendagri saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera Tahun 2025 di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kepulauan Riau, Minggu, 21 September 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas wilayah. Ia mendorong kepala daerah merangkul semua elemen, baik aparat keamanan maupun tokoh masyarakat, demi menciptakan sinergi menjaga ketertiban. Langkah ini dinilai krusial mengingat belakangan sempat terjadi aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.
Tito juga meminta kepala daerah lebih mengedepankan dialog dalam merespons aspirasi masyarakat. Menurutnya, berdialog akan lebih efektif daripada mengizinkan aspirasi berkembang menjadi aksi demonstrasi di jalanan.
Selain itu, Mendagri menekankan arahan Presiden mengenai pentingnya menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Budaya ronda, katanya, adalah bagian dari gotong royong yang terbukti mampu mencegah potensi gangguan keamanan.
Tidak hanya soal Kamtibmas, Mendagri juga mengingatkan agar kepala daerah terus mendorong program pro-rakyat, mulai dari bantuan sosial (bansos), gerakan pasar murah, hingga renovasi rumah tidak layak huni. Para pejabat pun diingatkan agar tidak memamerkan kekayaan yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
Dari sisi fiskal, Tito menyoroti pentingnya kesiapan Pemda dalam menghadapi pengalihan TKD tahun 2026. Ia mendorong daerah melakukan efisiensi belanja dan mencari potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil, misalnya melalui penguatan sektor swasta.
Belanja pemerintah, menurutnya, punya peran besar meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menghidupkan sektor swasta. Dua mesin inilah yang harus berjalan seimbang agar pertumbuhan ekonomi bisa terus melaju.
Forum koordinasi tersebut turut dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana, gubernur se-Sumatra, bupati, wali kota, serta pejabat terkait lainnya.
Editor : Krisna Widi
