PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pandeglang agar segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Saat ini, dari 50 SPPG yang beroperasi, baru 1 yang sudah bersertifikat.
Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Pandeglang, Doni Hermawan, menyebut delapan dapur lain masih dalam proses penerbitan SLHS.
“Baru satu yang bersertifikat SLHS, delapan lainnya masih dalam proses. Dalam rapat bersama Satgas, Bupati Pandeglang, Polres, Dandim 0601, dan SPPI, semua menekankan agar syarat-syarat SLHS segera dipenuhi,” kata Doni, Jumat 14 November 2025.
Doni mengatakan Pemkab Pandeglang telah membentuk tim percepatan MBG. Ia juga menegaskan bahwa proses pembuatan SLHS tidak dipungut biaya dan dapat diselesaikan dalam satu hari.
“Ini sesuai arahan Ibu Bupati Raden Dewi Setiani. Kami memfasilitasi agar dapur MBG segera bersertifikat, prosesnya cepat dan gratis,” ujarnya.
Terkait kemungkinan penutupan sementara bagi dapur yang belum bersertifikat, Doni menyebut pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat.
“Kalau harus ditutup, berarti hanya satu dapur yang beroperasi. Kami berharap ada kebijakan khusus agar dapur tetap berjalan sambil proses sertifikat berlangsung,” tambahnya.
Doni mengungkapkan target total dapur MBG di Pandeglang mencapai 130 titik, dengan penambahan prioritas di wilayah 3T. Namun, sekitar 40 titik masih belum ditentukan koordinatnya.
“Pemkab juga koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tambahan dapur, tapi masih tahap pemetaan lokasi,” katanya.
Kendalanya, persoalan sertifikasi dan administrasi dinilai berpotensi menghambat efektivitas program MBG yang bertujuan memastikan anak-anak sekolah mendapatkan makanan bergizi setiap hari.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor:Agung S Pambudi
