KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, memastikan bahwa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta penundaan pembayaran gaji untuk dua bulan tidak akan memengaruhi kualitas pelayanan publik maupun kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tangsel.
Benyamin menjelaskan, Pemkot Tangsel harus melakukan penyesuaian anggaran besar-besaran setelah pemerintah pusat dan provinsi melakukan koreksi atas dana perimbangan Kota Tangsel sebesar Rp510 miliar. Dampaknya, sejumlah pos belanja daerah harus dipangkas demi menjaga keseimbangan APBD.
Pemangkasan anggaran dilakukan pada beberapa sektor, di antaranya:
- Belanja hibah
- Belanja makan dan minum kegiatan
- Perjalanan dinas
- Rapat dan perjalanan luar negeri
- Pengurangan jumlah personel pada kegiatan tertentu, termasuk tim pembina haji daerah
- Penghematan rangkaian perayaan HUT Tangsel ke-19
Meski demikian, Benyamin menegaskan komitmennya bahwa pelayanan publik tetap harus berjalan optimal.
“Saya sudah sampaikan ke seluruh pegawai bahwa meskipun ada penyesuaian, kinerja harus tetap optimal. Tidak boleh berdampak pada masyarakat,” ujarnya, Jumat 21 November 2025.
Ia juga memastikan bahwa seluruh perangkat pelaksanaan APBD akan segera disiapkan agar operasional pemerintahan dapat berjalan efektif sejak awal tahun anggaran.
“Setelah ini, saya akan segera menetapkan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan instrumen lainnya. Kami ingin APBD 2026 bisa berjalan lebih awal,” katanya.
Dengan langkah efisiensi dan komitmen menjaga profesionalisme ASN, Pemkot Tangsel optimistis pelayanan publik tetap stabil meski terjadi koreksi anggaran yang cukup besar.*
Editor : Krisna Widi Aria
